Pradigma Perekonomian Indonesia Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi

Pradigma Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia resmi menyatakan kemerdekaannya. Pada tanggal tersebut Indonesia berhak menentukan masa depan bangsa dan negaranya sendiri, termasuk masa depan perekonomian bangsanya. Perekonomian Indonesia dibagi menjadi tiga periode yaitu periode orde lama (1946-1966), periode orde baru (1966-1998) dan periode reformasi (1998-sekarang)

Pada periode orde baru (1951-1966) pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 2,7% per tahun. Pertumbuhan ekonomi yang rendah ini membuat pemerintah melakukan strategi untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi. 

Pemerintah melakukan printing money untuk mengatasi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan tersebut mengakibatkan inflasi yang tinggi sebesar 23,5% per tahun selama 1955-1960. Tingginya inflasi tersebut membuat pemerintah membuat kebijakan reformasi moneter pada desember 1949-1950 pada masa kabinet Muhammad Hatta. 

Pada masa orde baru diberlakukan peraturan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing terutama perusahaan Belanda. Hal ini dilakukan untuk menghapus jejak-jejak kolonialisme di Indonesia. Pada tahun 1958 diberlakukan UU No.78/1958 tentang investasi asing. 

Hadirnya undang-undang ini berdampak buruk pada perekonomian Indonesia. Undang-undang ini membuat investor enggan menginvestasikan dananya ke Indonesia. Dampak dari buruknya perekonomian ini sampai Bursa Efek Indonesia harus menutup kantornya di Jakarta tahun 1958.

Pada periode orde baru (1951-1966) pemerintah melakukan marger bank-bank milik pemerintah. Hal ini untuk menghindari terjadinya kebangkrutan pada bank pemerintah. Pemerintah mendirikan bank berjuang. 

Berdirinya bank tersebut sekaligus mengubah fungsi bank pemerintah hanya sebagai pemasok dana proyek pemerintah. Tercatat pada masa orde baru jumlah angkatan kerja sebesar 34,5 juta dengan jumlah pengangguran sebesar 1,8 juta. 

Jumlah angkatan kerja tersebut dibagi dalam beberapa bidang. 72% disektor pertanian, 9,5% disektor jasa, 6,7% disektor perdagangan dan keuangan dan 5,7% disektor industry. Pada tahub 1953 upah pekerja di Jakarta sebesar Rp 5-6 untuk pekerja tidak terampil dan Rp 10 untuk pekerja terampil. 

Pada  Tahun 1955-1965 anggaran pemerintah mengalami defisit sebesar 137 persen  dari pendapatan Situasi memprihatinkan ini mendorong negara untuk melakukan pinjaman luar negeri.

Perekonomian periode orde baru (1966-1998) pada periode ini pemerintah mempunya tugas besar untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Pemerintah mengeluarkan tiga jurus jitu untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Diantaranya melakukan kebijakan penyelamatan, rehabilitasi, konsolidasi dan stabilisasi. Mengeluarkan tiga Undang-undang baru tentang perbankan dan kebijakan anggaran berimbang.