Perebutan Thahta Pilkada Jawa, Apakah untuk Pilpres?

Pelaksanaan pemilihan umum  menjadi salah satu ciri dari negara demokrasi seperti hal nya di Indonesia. Pemilu di Indonesia digunakan untuk memilih lembaga eksekutif dan legeslatif, baik ditingkat pusat maupun daerah. Gelaran Pilkada yang yang akan dilaksanakan tahun 2018  pun tak luput dari sorotan. Pilkada yang biasanya digelar masing-masing daerah kini dilaksanakan serentak pada 171 daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. 

Persaingan antar partai politik mulai terlihat dengan memasang para jagoan nya untuk bersaing pada acara lima tahunan tersebut. Pilkada  memang menjadi perhatian serius para partai politik, hal itu karena Pilkada 2018 adalah pemanasan sebelum pertarungan Pemilu dan Pilpres 2019. Apalagi tiga provinsi di tanah jawa yakni; Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur turut melaksanakan pemilihan kepala daerah tersebut. Tak dapat dipungkiri ketiga provinsi tersebut adalah daerah dengan mayoritas penduduk tinggi, bahkan pemilih di Pulau Jawa jumlahnya hampir separuh dari jumlah pemilih nasional. Maka tak heran jika Pilkada di Jawa menjadi perhatian khusus. Tetapi apakah Pilkada di Jawa akan berdampak pada Pilpres 2019 ?.

Jika kita membicarakan kaitan Pilkada di Jawa dengan Pilpres 2019 maka kita akan melihat peta dukungan partai politik pada setiap calon kepala daerah yang bertarung. Pada saat ini ada dua kekuatan besar yang ada di kancah perpolitikan tanah air. Yaitu kubu koalisi pemerintah dan kubu oposisi terhadap pemerintah. 

Pada kubu koalisi terdapat partai-partai seperti; PDIP, Golkar, PKB, Hanura, Nasdem, PPP, dan PAN. Sedangkan Gerindara dan PKS berada pada barisan kubu oposisi terhadap pemerintah. Selain itu ada partai Demokrat yang memilih tidak terlibat pada kedua kubu. Jika kita melihat dari peta perpolitikan nasional tersebut maka koalisi dibawah dalam pilkada akan relatif tertutup dengan pengelompokan partai-partai tersebut karena garis koalisi nasional. Tetapi nyatanya koalisi di tingkat pusat tidak begitu berpengaruh pada daerah, bahkan tak menutup kemungkinan antara partai kolaisi pemerintah dan oposisi akan mengusung pasangan calon kepala daerah yang sama.

Pada tiga daerah; Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur koalisi partai pengusung dan pendukung  pasangan calon relatif berbeda dengan garis koalisi ditingkat nasional. Jawa Barat yang merupakan daerah dengan pemilih terbanyak di Indonesia ini terdapat empat bakal calon gubernur dan wakil gubernur yaitu; pasangan Sudrajad -- Ahmad Syaikhu (Gerindra, PKS, dan PAN), Dedy Mizwar -- Dedi Mulyadi (Demokrat dan Golkar), Ridwan Kamil -- Uu Ruzhanul Ulum (Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura), serta TB. Hasanuddin -- Anton Charliyan (PDIP). Jika kita melihat Jabar maka terlihat bahwa partai koalisi pemerintah terpecah dukungannya kepada tiga pasangan calon. Partai Golkar yang sudah mendeklarasikan dukungan pada Presiden Joko Widodo untuk maju kembali pada Pilpres 2019 lebih memilih untuk mengusung calon dengan Demokrat ketimbang dengan PDIP yang merupakan partai pengusung utama Presiden Jokowi.

Sedanngkan untuk Jawa Tengah hanya ada dua pasangan yang akan bersaing, yakni pasangan Sudirman Said -- Ida Fauziah (Gerindra, PKS, PAN, dan PKB) dan pasangan petahana Ganjar Pranowo -- Taj Yasin (PDIP, Demokrat, Golkar, PPP, Nasdem). Jika kita melihat partai pengusung dari kedua pasangan maka ada sedikit perbedaan pada politik nasional, dimana PKB yang merupakan partai koalisi pemerintah merapatkan barisan dengan Gerindra, PAN, dan PKS. Sedangkan partai koalisi pemerintah lainnya bersama parati Demokrat mendukung duet Ganjar -  Gus Yasin. Walaupun Jateng terkenal dengan kandang banteng, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya persaingan sengit antar kedua pasangan. Ditambah lagi ada persaingan merebut hati warga Nahdiyin di Jateng, pasalnya kedua cawagub masing-masing adalah pentolan NU, Taj Yasin (Gus Yasin) adalah putra dari KH. Maemon Zubair tokoh sepuh NU, sedangkan Ida Fauziyah adalah Ketua Fatayat NU.

Seperti halnya Jateng, di Jawa timur juga hanya dua pasangan calon yang akan bersaing merebut hati warga Jatim, yaitu pasanagan Saifullah Yusuf -- Puti Guntur Saekarno (PDIP, PKB, Gerindra, PKS) dan pasangan Khofifah Indar Parawansa -- Emil Dardak (Golkar, Demokrat, PAN, Nasdem, PPP, dan Hanura). Dukungan dari partai pengusung keduanya juga lebih fariatif, Gerindra, PKS, dan PAN yang sebelumnya digadang-gadang membuat poros ketiga akhirnya bergabung kepada kedua pasangan yang ada. 

Gerindra dan PKS yang merupakan partai oposisi pemerintah bergabung ke kubu Gus Ipul-Puti yang diusung PDIP dan PKB yang merupakan parati pendukung pemerintah pada saat ini.  Sedangkan PAN bergabung pada kubu Khofifah-Emil yang mendapat sokongan besar dari Golkar dan Demokrat. Golkar pun juga tidak mengusung pasangan bersama PDIP dan PKB yang sama-sama berada dibarian pendukung Presiden Jokowi. Antara Gus Ipul dan Khofifah sebetulnya adalah rival pada dua Pilkada sebelumnya, bertarungnya mereka kembali juga memecah suara warga Nahdiyin yang memenag memiliki basisi kuat di Jawa Timur. Gus Ipul merupakan mantan Ketua GP Ansor, sedangkan Khofifah adalah Ketua Muslimat NU.

Dalam gelaran Pilkada saat ini tidak terlihat mencolok irisan antara partai koalisi pemerintah dan oposisi. Bahkan tak jarang antar keduanya malah bergabung untuk mengusung pasangan calon yang sama. Sehingga dalam Pilkada 2018  tidak begitu signifikan dengan Pilpres 2019 mendatang, karena pemilih akan lebih melihat para pasangan calon bukan melihat pada partai pengusung calon tersebut. Sehingga jika Pilkada dikaitkan dengan Pilpres itu kurang pas, karena peta partai pendukung pasangan kepala daerah utamanya di Jawa sangan terbuka dan fariatif, tidak begitu terpaku pada garis koalisi nasional.