Keluarga Berencana: Antara Manfaat dan Hak Reproduksi

Pengertian KB (keluarga berencana) menurut UU No. 10 tahun 1992 adalah
upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan
usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga,
peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. KB merupakan
program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan
jumlah penduduk. Gerakan Keluarga Berencana Nasional Indonesia telah dianggap
masyarakat dunia sebagai program yang berhasil menurunkan angka kelahiran yang
bermakna. perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan penggunaan alat-alat
kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran. Contohnya pil KB, kondom, spiral,
IUD, dan sebagainya.

Pasangan yang menggunakan KB biasanya memiliki tujuan masing-masing.,
KB tidak hanya bisa kamu lakukan untuk menekan jumlah kelahiran bayi, yakni
meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dengan mengendalikan kelahiran dan
menjamin terkendalinya penduduk. Membentuk keluarga kecil sejahtera, sesuai
dengan kondisi ekonomis sebuah keluarga. Meningkat kepedulian masyarakat
untuk menggunakan alat kontrasepsi. mencanangkan keluarga kecil dengan hanya
dua anak mencegah pernikahan di usia dini. Dalam penerapannya, Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) menyosialisasikan dan
mendorong masyarakat untuk menggunakan alat-alat kontrasepsi atau
penanggulangan kelahiran. Misalnya pil KB, kondisi perekonomian saat ini cukup
menyulitkan ditambah kebutuhan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar
lainnya sangat sulit untuk tercukupi.

Namun dalam pelaksanaannya sering terdapat ketimpangan khususnya
ketimpangan yang menyangkut kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki
sebagai pelaksana kegiatan reproduksi. Ketimpangan gender yang menyangkut
kebutuhan akan pemenuhan hak reproduksi mereka hendaknya dapat diminimalisir
bila semua unsur yang terdapat dalam pelaksanaan program tersebut dapat memiliki
peran yang maksimal dala mmenjalankan tugas mereka baik di bidang pelayanan
kontrasepsi, KIE (komunikasi, informasi dan edukasi), pendidikan seks, konsultasi
pra-perkawinan dan konsultasi perkawinan, konsultasi genetik, test keganasan dan
adopsi sebagai eksistensi perempuan yang sangat kuat dalam pelaksanaan program
ini ditunjukkan dari sasaran semua kegiatan dalam program Keluarga Berencana
lebih banyak difokuskan pada perempuan atau istri.

Pada 1997, dua pertiga (66,67%) perempuan menikah di Indonesia
menggunakan kontrasepsi modern, 28,2 % menggunakan pil dan 35,6%
menggunakan suntik. Metode lainnya adala IUD sebanyak 14,8%, implant
sebanyak 11% dan sterilisasi atau MOW 5,5%, dan bagi pria, vasectomy atau MOP
0,7% dan kondom sebesar 1,3% (Widyastuti, dkk, 2011) Dari data tersebut tampak
nyata bahwa perempuan memiliki andil dari kebijakan Keluarga Berencana, dan
dapat di lihat dari mayoritas alat kontrasepsi ditujukan pada perempuan sebagai
pengguna. Padahal dalam mekanisme kerja dari alat kontrasepsi tersebut banyak
menimbulkan masalahan atau keluhan-keluhan yang diderita perempuan.

Tidak dipungkiri bahwa melalui program Keluarga Berencana menunjukkan
keberhasilan dalam perannya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
sehingga masyarakat Indonesia khususnya dapat terpenuhi kesejahteraannya karena
adanya keseimbangan jumlah penduduk dengan ketersediaan kebutuhan hidup yang
mereka butuhkan. Namun dalam pelaksanaannya sering terdapat ketimpangan
khususnya ketimpangan yang menyangkut kesetaraan hak antara perempuan dan
laki-laki sebagai pelaksana kegiatan reproduksi. Ketimpangan gender yang
menyangkut kebutuhan akan pemenuhan hak reproduksi mereka hendaknya dapat
diminimalisir bila semua unsur yang terdapat dalam pelaksanaan program tersebut
dapat memiliki peran yang maksimal dalam menjalankan tugas mereka baik di
bidang pelayanan kontrasepsi, KIE (komunikasi, informasi dan edukasi),
pendidikan seks, konsultasi pra-perkawinan dan konsultasi perkawinan, konsultasi
genetik, tes keganasan dan adopsi sebagai rangkaian komponen yang terdapat
dalam pelayan program Keluarga Berencana. Implementasi yang diberikan dari
komponen tersebut hendaknya diberikan secara seimbang baik pada laki-laki
maupun perempuan sebagai upaya menegakkan hak reproduksi perempuan yang
berkeadilan gender.

KATA KUNCI : Gender, Keluarga, Berencana, Reproduksi, Perempuan

DAFTAR PUSTAKA
BKKBN 2023. Pelayanan KB. Pelayanan KB Awal Tahun 2023 [online]. (diakses
tanggal 27 Agustus 2025).
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2023. Kesehatan reproduksi dan
keluarga berencana. https://repository.kemkes.go.id/book/57.com [online].
(diakses tanggal 27 Agustus 2025).
Nurhayati, E. 2012. Psikologi perempuan dalam berbagai perspektif. Psikologi
Perempuan dalam Berbagai Perspektif (Dr. Hj. Eti Nurhayati, M.Si.) (Z-
Library).pdf [online]. (diakses tanggal 27 Agustus 2025).
SIMANIHURUK, R. and AMPU, M.N., 2019. DETERMINAN PENGGUNAAN
METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG DI PUSKESMAS
EBAN TAHUN 2019. JURNAL EKONOMI, SOSIAL &
HUMANIORA, 1(05),pp.111-118. https://jurnalintelektiva.com [online].
(diakses tanggal 27 Agustus 2025