Pemalsuan sejarah juga akan terkuak pada saatnya. Motto pengabdian yang aktualisasinya hanya jadi sloganisme, akan bermuara pada sinisme oleh para pewaris sejarah.
Salah satu batu ujian penting bagi pejabat publik, khususnya kepala daerah maupun anggota dewan yang mewakili suara rakyat adalah soal pengelolaan dana publik.Â
Adalah kenyataan bahwa sampai sekarang mereka masih terus mengangkangi dana publik dengan tidak membuka ruang terbuka yang luas dan terang bagi wacana yang kritis.
Khusus untuk politik anggaran hampir semua pemda (eksekutif) masih tertutup dan legislatifnya pun ikut menutupi. Atau pura-pura tidak tahu menahu.Â
Politik anggaran adalah area yang sangat sensitif bagi eksekutif, maupun legislatif yang malah jadi kompradornya.
Supaya perhatian publik teralihkan dari isu keterbukaan anggaran, maka konspirasi ini berupaya untuk menjejali media massa dan ruang publik dengan berita atau laporan tentang peresmian ini dan penghargaan itu bagi pejabat anu.
Atau sekadar laporan-laporan kegiatan yang kesannya hanya ingin menunjukan bahwa ia sibuk. Sibuk wira-wiri, kesana-kemari, namun sayangnya semua itu cuma involutif.Â
Melingkar-lingkar tanpa menyentuh esensi persoalan daerahnya, apalagi menawarkan solusi tuntas. Publik dijejali terus dengan fatamorgana prestasi pejabat publik yang tidak merangsang partisipasi politik yang kritis, matang dan berkualitas.
Bagi mereka yang punya sedikit daya kritis, upaya penjejalan berita-berita yang cuma bernuansa kehumasan semacam ini tentu memuakkan. Terlalu banyak bumbu penyedapnya, sehingga ibarat masakan jadi terlalu gurih.Â
MSG (Monosodium Glutamat) yang ditabur melebihi dosis bakal bikin perut malah jadi mual, kepala pusing dan mata berkunang-kunang. Kerja politik yang tidak esensial, hanya upaya figuratif demi membingkai gambaran jelek sesungguhnya yang ada di tengahnya.
Kegilaan dalam praktik kekuasaan seperti ini jelas detrimental dengan moral atau etika politik. Mereka lebih pantas berada dalam suatu asylum yang bisa melokalisir virus kegilaan seperti ini.Â
