Dampak covid 19 sangat dirasakan oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Terutama terhadap sektor ekonomi yang anjlok akibat wabah covid 19 ini. Hampir rata-rata ekonomi negara-negara di dunia terancam tumbuh negatif untuk tahun ini.
Berbagai langkah telah diambil oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia untuk menyelamatkan ekonomi. Di antaranya, untuk Indonesia direncanakan untuk melakukan pelonggaran PSBB juga negara-negara yang menerapkan lockdown akan melakukan pelonggaran. Semua demi mengatasi anjloknya ekonomi.
Di tengah situasi yang sulit ini, pemerintah berinisiatif untuk menyalurkan bantuan sosial (BANSOS). Bantuan Sosial ini diprioritaskan untuk warga yang ekonominya berada pada level menengah ke bawah, meskipun dampak covid semua dirasakan oleh seluruh warga.
Berbagai bentuk bantuan sosial yang disalurkan seperti pembagian Sembako, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), penyaluran insentif kartu prakerja bagi yang pekerjaanya hilang akibat pandemi covid 19 ini.
Namun, di luar dugaan ternyata pembagian Bantuan Sosial ini justru kebalikan dari instruksi pemerintah yang memprioritaskan Bantuan Sosial untuk warga yang miskin. Dibalik fakta ini, muncul pertanyaan restoris, siapa yang salah? Mari kita simak.
Penyaluran bantuan sosial ini bukan secara langsung dibagikan oleh pemerintah kepada warga, melainkan melalui petugas aparat desa setempat. Petugas yang mendata warga untuk menerima Bantuan sosial (BANSOS) adalah RT. Meskipun RT telah bekerja untuk mendata warga yang layak menerima bantuan sosial, namun faktanya masih banyak warga yang mengeluh terkait ketidaktepatan sasaran pembagian bantuan sosial ini.
Seperti diceritakan salah seorang pekerja rumah tangga berinisial T, warga Duren Sawit, Jakarta Timur. T mengeluh dengan pembagian bantuan sosial seperti sembako, karena tidak tepat sasaran.Â
Alamat dalam Kartu Keluarga T memang bukan di Duren Sawit, tetapi alamatnya di Jakarta Barat, namun T sudah lama tinggal di Duren Sawit. T yang secara ekonomi kurang mampu tidak mendapatkan sembako, bahkan bantaun-bantuan sosial lain pun tidak pernah dapat. Pantau Bantuan Sosial.
Justru orang kaya yang punya banyak mobil, rumah mewah di lingkungan RT tempat tinggalnya mendapatkan bantuan sosial seperti sembako. Kemudian, T bertanya kepada orang tersebut. "pak kok bapak dapat sembako, kenapa saya tidak dapat ya? Kemudian sontak orang itu menjawab, "inikan sesuai kartu keluarga ibu, alamat kartu keluarga ibu kan bukan di RT sini" kemudian T menjawab lagi, "tapikan saya juga warga miskin pak" Â terus kata orang itu, "ini kan bukan saya sendiri yang minta bu, tetapi karena saya di data ya makanya saya terima bantuannya".
Dari cerita tersebut, apabila dicermati, maka letak kesalahannya adalah pada pendatanya. Seharusnya pendata lebih jelih dalam melihat sasaran bantuan sosial sesuai instruksi dari pemerintah yang memprioritaskan bantuan sosial untuk warga yang kurang mampu. Bukan malah kebalikan dari instruksi pemerintah.
