Soppeng, Kompasiana.com -- Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Soppeng tengah menjadi sorotan tajam.
Pasalnya, di tengah seruan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dan instruksi langsung dari Wakil Bupati Soppeng, APDESI justru menggelar turnamen bulu tangkis yang menyedot dana cukup besar.
Turnamen yang digelar selama tiga malam di Gedung KONIÂ Soppeng itu ramai diperbincangkan karena peserta dari desa-desa diduga dikenai biaya pendaftaran antara Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta per pasangan.
Padahal, Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle sebelumnya telah menegaskan, tidak boleh ada kegiatan seremonial atau lomba-lomba yang membebani anggaran pemerintah.
Hal ini menyusul instruksi pusat soal penghematan dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
"Tidak boleh ada kegiatan dalam bentuk apapun atau lembaga. Pemerintah daerah harus fokus pada efisiensi dan prioritas," kata Selle dalam sebuah pernyataan resmi beberapa waktu lalu.
Namun tampaknya, instruksi tersebut diabaikan oleh pengurus APDESI Soppeng yang dikomandoi oleh Andi Sillang.
Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN) Soppeng, Alfred Surya Putra Pandu'u, menyoroti pelaksanaan turnamen tersebut dan mempertanyakan dari mana sumber dananya berasal.
"Kalau itu dana pribadi, silahkan saja. Tapi kalau sampai memakai dana desa, ini sangat bermasalah," tegas Alfred saat dikonfirmasi, Rabu (9/7).
Menurut Alfred, dengan biaya pendaftaran setinggi itu, wajar jika publik bertanya-tanya apakah turnamen ini hanya ajang pembinaan atau justru jadi ladang keuntungan.
