Dalam melawan pandemi Covid-19 dibutuhkan kerja sama banyak pihak. Meskipun andil besar berada di tangan pemerintah yang mempunyai wewenang membuat kebijakan.
Misalnya kebijakan menutup akses penerbangan luar negeri, sehingga warga dari negara lain yang berpotensi menularkan Covid-19 tidak dapat masuk ke Indonesia.
Pemerintah juga berwenang mengatur proses vaksinasi dan proses penyaluran bantuan. Walaupun rakyat kembali dibuat kesal dengan adanya kasus korupsi Bansos. Bahkan belum reda rasa kesal itu, masyarakat dikejutkan dengan isu harga baju dinas yang mencapai puluhan juta ditengah pandemi Covid-19. Pantas saja Najwah Shihab melakukan kritik terhadap pemerintah atas hilangnya rasa empati terhadap rakyat di tengah pandemi.
Pihak lain yang dibutuhkan untuk bekerja sama melawan Covid-19 adalah perempuan.
Mengapa perempuan? Karena selama pandemi perempuan menjadi salah satu pihak yang paling rentan terdampak Covid-19.
Misalnya terkait tingginya angka perceraian di masa pandemi. Pada pertengahan 2020 beberapa daerah di Indonesia mengalami peningkatan kasus perceraian, seperti di Merangin terdapat 80 kasus tambahan dibandingkan tahun sebelumnya, di Semarang terdapat 1.586 kasus perceraian dan di Tangerang Selatan kasus perceraian naik 10%.
Peningkatan tersebut dipicu oleh beberapa faktor seperti kondisi ekonomi keluarga yang memburuk, kepala rumah tangga yang terkena PHK dan kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum reda.
Tidak hanya perceraian, kasus ibu menyusui yang tidak mendapatkana kecukupan gizi serta kasus ibu hamil yang rentan terpapar Covid-19 juga harus menjadi perhatian.
Peran Perempuan Tidak Sebatas Tagar #IngatPesanIbu
Tagar #Ingatpesanibu sedang tranding di akun twitter dan instagram. Tagar ini ingin menggambarkan peran ‘ibu’ dalam mendisplinkan protokol kesehatan karena sosok ‘ibu’ sering dicitrakan sebagai sosok yang cerewet.