Di zaman modern yang serba elektronik, Listrik termasuk kebutuhan pokok sehari hari bagi masyarakat. Maka ketika Tarif Dasar Listrik (TDL) naik, masyarakat banyak yang mengeluhkannya, karena kenaikan tarif listrik akan menjadi beban ekonomi bagi masyarakat selaku konsumen listrik.
Maka tidak perlu heran, ketika menjelang perhelatan pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali, dalam kaitan pemilihan pemimpin (Presiden-Wakil Presiden) listrik dijadikan sebagai salah satu materi alat kampanye oleh para pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Ini membuktikan bahwa listrik adalah suatu hal yang sangat urgen di tengah-tengah masyarakat.
Tanpa listrik, roda prekonomian suatu negara akan mengalami kemacetan. Karena para pelaku industri, baik industri besar, maupun home industry menggantungkan roda prekonomiannya kepada listrik.
Karena tanpa listrik, mesin-mesin industri besar dan kecil akan terhenti. Berhentinya mesin-mesin industri, berkaitan erat pula dengan tenaga kerja yang berasal dari rakyat. Jika listrik mati, mesin produksi tidak berproduksi, ujung ujungnya akan melahirkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikalangan para buruh (pekerja).
Oleh karena itu persoalan listrik adalah persoalan yang vital untuk dibicarakan.
Menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden -- Wakil Presiden (Pilpres-Pilwapres), listrik dijadikan salah satu materi kampanye oleh pasangan Pilpres-Pilwapres. Prabowo Subianto Calon Presiden (Capres) nomor urut dua saat menyampaikan visi misinya pada debat Capres 2019 Prabowo mengatakan pihaknya akan menurunkan harga listrik.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Sandiaga Solahuddin Uno Calon Wakil Presiden nomor urut dua di depan setiap masyarakat yang ditemuinya, pihaknya berjanji akan menurunkan tarif tenaga listrik serta Bahan Bakar Minyak (BBM). Karena listrik dan BBM berkaitan sangat erat.
Issue untuk menurunkan berbagai tarif seperti TDL dan harga BBM, nampaknya merupakan suatu kewajiban untuk disampaikan oleh pasangan Capres dan Cawapres saat melakukan kampanye. Hal ini disampaikan agar mereka terlihat pro terhadap rakyat.
Walaupun setelah usainya masa kampanye, dan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden, persoalan listrik tidak lagi menjadi prioritas bagi Presiden dan Wakilnya.
Dan yang mirisnya ketika hal ini menjadi tuntutan rakyat, dengan seenaknya mereka mengatakan urusan listrik sudah ada yang mengurusnya. Atau dengan bahasa lain " masa urusan listrik harus diurus Presiden"
Jawaban jawaban klise seperti ini, sudah bagaikan menjadi mata rantai, dari setiap pemimpin yang terpilih. Persoalan listrik ketika menjelang Pilpres dan Pilwapres layaknya bagaikan sebuah dagangan yang laris manis untuk dijual ke tengah-tengah masyarakat demi untuk mendapatkan dukungan, karena membicarakan masalah listrik seolah oleh mereka berada dipihak rakyat yang sangat membutuhkan listrik.