Vandiga Luksi Almahatma
Analis Keimigrasian Ahli Pertama
Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ketapang
Pendahuluan
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di Perlintasan Laut diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati; sumber daya alam buatan.. Letak geografis dan aspek sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangat menarik minat banyak warga negara asing untuk datang ke Indonesia. Kondisi inilah yang menyebabkan peningkatan arus lalu lintas manusia antar negara dari dan ke luar wilayah Indonesia.
Dalam bidang kelautan atau wilayah laut terdapat konvensi internasional yang mengatur tentang kelautan dan lalu lintasnya sehingga menimbulkan pengaruh terhadap peraturan keimigrasian di pelabuhan laut, yaitu IMO FAL Convention (Conference of Facilitation of Maritime Traffic). Konvensi ini mengatur tentang kemudahan lalu lintas maritim internasional yang ditetapkan oleh (Conference of Facilitation Maritime Travel and Transport) yang diadakan oleh International Maritime Organization (IMO) di London pada tahun 1965 dan mulai diberlakukan pada tanggal 5 Maret 1967. Dalam melaksanakan fungsi keimigrasian untuk menjamin dan melindungi kepentingan nasional yang telah ditetapkan, maka dibuat suatu tata pengawasan dan tata pelayanan terhadap masuk atau keluarnya orang dari dan ke wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan nilai dan tujuan Negara Indonesia[1].Hal ini dilakukan diseluruh TPI dan UPT Kantor Imigrasi yang ada di Indonesia.
Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ketapang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH.OT.01.01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci, Kantor Imigrasi Kelas III Ketapang, Kantor Imigrasi Kelas III Palopo dan Kantor Imigrasi Kelas III Bima. Dalam rangka mengemban tugas dan fungsi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ketapang sebagai Unit Pelaksana Teknis di daerah mempunyai 2 (dua) wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara termasuk dalam fungsi pemeriksaaan pendaratan keimigrasian Awak Alat Angkut di Terminal Khusus WHW
Tata cara masuk dan keluar wilayah Indonesia bagi Awak Alat Angkut