FH UNIMMA Dukung Program KPU Jateng: Hukum Pemilu Masuk ke Ruang Kuliah

Dalam upaya memperkuat pendidikan demokrasi di lingkungan akademik, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (FH UNIMMA) turut menghadiri rapat koordinasi yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah (KPU Jateng) pada Rabu, 8 Oktober 2025. Pertemuan yang digelar di Kantor KPU Jateng tersebut mempertemukan para dekan Fakultas Hukum dari berbagai universitas di Jawa Tengah untuk membahas rencana kerja sama program Hukum Pemilu sebagai mata kuliah pilihan di perguruan tinggi.

Ketua KPU Jateng, Handi Tri Ujiono, S.Sos, dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran kampus dalam memperluas wawasan kepemiluan.

"Dalam rangka pengabdian dan kerja sama dengan universitas yang selaras dengan penyuluhan hukum, kami menginisiasi program kuliah Hukum Pemilu ini sebagai bentuk pendidikan di bidang kepemiluan dan demokrasi di ruang akademis," ujarnya.

Sementara itu, Muslim Aisha, S.H.I, Anggota KPU Jateng sekaligus Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, menjelaskan bahwa pendidikan pemilu tidak cukup hanya dilakukan melalui sosialisasi.

"Melalui program kuliah Hukum Pemilu ini, mahasiswa tidak hanya belajar teori dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga praktik dan dinamika penyelenggaraan pemilu hingga penegakan hukum pemilu di Indonesia," terangnya.

Dalam rapat tersebut, KPU Jateng juga memaparkan rancangan Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) yang berisi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, metode perkuliahan, serta substansi dan teknis pelaksanaan. Menariknya, nantinya Komisioner KPU akan berperan langsung sebagai dosen tamu dalam proses perkuliahan.

Dekan FH UNIMMA, Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum., menyambut baik inisiatif tersebut.

"FH UNIMMA mendukung penuh program kuliah Hukum Pemilu ini. Mahasiswa perlu memahami praktik penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Saat ini, materi Hukum Pemilu memang belum berdiri sebagai mata kuliah tersendiri di FH UNIMMA, tetapi menjadi sub-bahasan dalam Hukum Tata Negara. Kami akan berdiskusi internal dengan para dosen untuk menyesuaikan kurikulum yang ada," jelasnya.

Secara umum, seluruh universitas yang hadir memberikan respon positif terhadap gagasan KPU Jateng ini. Namun, masing-masing perguruan tinggi akan melakukan pembahasan internal sebelum menyepakati langkah teknis lanjutan. KPU Jateng dan universitas di Jawa Tengah akan melanjutkan koordinasi lebih lanjut untuk mewujudkan kuliah Hukum Pemilu sebagai bentuk nyata sinergi antara dunia akademik dan penyelenggara pemilu. (Ening Widi)

law.unimma.ac.id