Lihat ke Halaman Asli

Tarmidinsyah Abubakar

Pemerhati Politik dan Sosial Berdomisili di Aceh

Sistem Kepemimpinan Partai Politik Berandil Memelihara Sistem Kepemimpinan Penjajah

Diperbarui: 24 Februari 2021   22:01

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

via idntimes.com

Masyarakat Daerah Terperangkap Dalam Sistem Kepemimpinan Penjajahan Karena Fungsi Partai Politiknya

Oleh: Tarmidinsyah Abubakar

Negeri kita memang negeri yang masyarakatnya dipelihara sebagai alat untuk mencukupkan syarat bagi keutuhan suatu bangsa dan establistnya keberadaan suatu negara.

Kita akui atau tidak sistem kepemimpinan kita dalam masyarakat masih didominasi oleh sistem kepemimpinan feodal. Mungkin saja karena kita sebagai suatu bangsa yang terlalu lama dalam penjajahan bangsa asing lainnya.

350 tahun atau 3,5 abad adalah waktu yang begitu panjang bahkan dalam usia negara tergolong sebagai usia yang tua, lihat saja negara-negara maju di dunia usianya ada yang masih berkisar antara 200 sampai dengan 300 tahun. Sementara negara Indonesia bahkan belum sampai 100 tahun yang merdekanya pada tahun 1945.

Dengan usia yang masih di bawah 100 tahun maka terlalu muda sebagai bangsa merdeka bahkan butuh waktu 250 tahun lagi untuk menemui titik equilibrium atau perbandingannya dengan masa-masa dijajah.

Oleh karena itulah saya bisa berkesimpulan bahwa bangsa ini masih diwarnai oleh peninggalan sistem kepemimpinan penjajahan, buktinya apa?

Manajemen sosial masyarakat kita masih dipimpin oleh para Tuan Takur sebagaimana begawan pesuruh penjajah dimasa lalu. Mereka terdiri dari orang kaya, pemuka agama dan budaya. Masyarakat akan ikut arahan mereka terlepas arahan itu benar atau salah.

Lihat saja warga masyarakat bangsa lain yang lebih maju dan tingkat kesejahteraannya jauh lebih baik berbeda dengan sistem kehidupan bermasyarakat di kita. Sebagai contoh, warga masyarakat kita masih berorientasi pada simbol-simbol status sosial dan derajatnya. Ketika melaksanakan ibadah haji maka warga masyarakat akan menyandang status Haji untuk alat meninggikan derajatnya.

Padahal kualitas ibadah dan kataatan mereka ada di tangan Tuhan, sementara pada masyarakat kita dengan simbol gelar Haji maka semua perkataannya dianggap menjadi bahagian dari fatwa disuatu tempat. Mereka juga menjadi salah satu alat penundukan masyarakat yang efektif dalam kehidupan masyarakat kita.

Begitu juga dengan pendidikan dimana warga masyarakat masih mengejar titel dan membanggakan dirinya dengan sejumlah titelnya sehingga masyarakat justru akan tunduk pada orang tersebut karena gelarnya. Padahal orientasinya salah kaprah, sehingga orang yang mampu dalam suatu ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas ditundukkan dengan titel seseorang yang belum tentu kapasitas pengetahuannya memadai. Maka di masyarakat negara maju gelar pendidikan bukan suatu ukuran selama seseorang tidak mampu berbuat dengan keilmuannya. Berbuat apa?

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline