Kok bisa ya Indonesia tak mampu bayar sewa satelit alias wanprestasi , sampai harus digugat oleh perusahaan Avanti Internasional ke arbitase Inggris atau London Courts of International Arbitration (LCIA) dan sudah diputuskan bahwa Indonesia kalah dan wajib bayar 20 juta U$D atau 233 miliar, karena tak ada alasan untuk dapat keringanan, perjanjian jelas dan bawa nama negara lagi.
Apalagi sewa satelit ini sudah disetujui oleh Presiden Jokowi pada saat sidang kabinet tahun 2015, sehingga sangat memalukan krdebilitas kita sebagai bangsa, tapi ini sudah terjadi, Indonesia kalah dan harus bayar, tak ada alasan.
Alasan kemenhan bahwa Kemenkeu tidak bisa mencairkan dana karena adanya audit BPKP (badan pemeriksa keuangan Negara dan pembangunan) karena secara administrasi tidak layak ini menjadi sebuah pertanyaan besar buat kita, apa masalah sebenarnya yang terjadi sehingga BPKP menilai ini tak layak?.
Padahal ini sangat strategis bagi kepentingan Negara, posisi satelit Garuda 1 sudah bergeser dari orbit 123 sejak tahun 2015,sementara posisi orbit tepat diatas garis khatulistiwa dan berdasar peraturan Internasional jika kosong dalam 3 tahun maka orbit 123 dianggap kosong alias tak bertuan dan Negara manapun boleh menempatkan satelit diatas khatulistiwa.
Balum adanya satelit baru yang kita miliki maka kemenhan menyewa satelit milik avanti pada bulan november 2016 dan ditempatkan pada orbit 123 Lband derajat east .
Alasan urgent harusnya ini tak ada alasan untuk tidak dibiayai oleh Negara jika para stake holder dinegeri ini mempunyai satu visi, kecuali ada sesuatu yang tidak beres dari proses penyewaan satelit ke Avanti Internasional.
Sudah seharusnya BPKP membuka hasil audit ke umum, apa dasarnya, apakah sewa satelit terlalu mahal?, atau ada indikasi korupsi?, atau ada apa sebenarnya?, sehingga Kemenhan tidak merasa disalahkan jika kita harus melepas posisi orbit 123.
Jika ada indikasi korupsi seharusnya KPK turun tangan, pada saat yang sama tetap kita harus bayar hutang ke Avanti International atau barangkali bisa banding jika ada fakta korupsi disitu.
Sisi lain satelit garuda 1 sudah bergeser lebih dari 3 tahun, sudahkan Indonesia memesan satelit baru , jika tidak buat apa sekedar mempertahankan posisi orbit 123 jika pada akhirnya juga tidak digunakan dan tetap digunakan oleh negara lain
Disinilah perlu visi yang panjang dari pemimpin negeri ini, satu tindakan harus diikuti dengan tindakan yang lain sehingga berkesinambungan, walau Presiden bisa berganti tetapi kebijakan pertahanan, kebijakan strategis harus tetap dilakukan, jangan sampai para pemimpin hanya mencari sikap populis dengan bagi-bagi uang, bagi-bagi THR buat PNS sementara itu bisa ditunda, sementara sesuatu yang urgent kita abaikan.