Dalam mendirikan sebuah bangunan pemilihan material adalah sangat penting. Terlebih lagi kita tinggal di dalam cincin api atau negara yang dikelilingi oleh gunung berapi aktif serta patahan yang juga tidak kalah aktif.
Bukan berarti material modern adalah yang terbaik. Bangunan tradisional di Lombok malah terbukti lebih tahan gempa dibandingkan dengan bangunan modern.
Tidak masuk akal kalau kita memilih material kardus sebagai bahan bangunan. Selain tidak tahan air, kekuatan kardus untuk menahan beban juga sangat terbatas. Kecuali kardus yang sudah diisi namun itu pun ada batasan tinggi susunan kardus (dalam peletakan di gudang).
Organisasi sebenarnya juga mirip dengan bangunan. Kalau pemilihan materialnya (baca orang-orang di dalam organisasi) bermental kardus bukan baja, maka organisasi tersebut akan ringkih dan mudah runtuh. Sebaliknya jika orang-orang di dalam organisasi kuat maka organisasi tersebut juga akan kuat dan memiliki daya gempur yang baik.
Jenderal Kardus
Andi Arief, politikus partai Demokrat. Medio Agustus 2018 mengatakan bahwa Prabowo adalah jenderal kardus, tepatnya sehari sebelum deklarasi pasangan Prabowo Sandi. Kardus menurut Andi Arief mudah dilipat-lipat atau dibentuk.
Soal Mahar ke PKS dan PAN masing-masing Rp 500 miliar ini penjelasan saya, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Waketum Demokrat Syarief Hasan, dan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamaudin mendapat penjelasan itu (mahar Rp 500 M) langsung dari tim kecil Gerindra Fadli Zon, Dasco, Prasetyo dan Fuad Bawazier pada 8 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB," ungkap Andi di akun twitternya @AndiArief__, Sabtu (11/8/2018).
"Soal mahar Rp 500 miliar masing-masing pada PAN dan PKS itu yang membuat malam itu saya mentuit jendral kardus. Besar harapan saya dan partai Demokrat, Prabowo memilih Cawapres lain agar niat baik tidak rusak," kata dia. Liputan6.com
Pada saat pendirian koalisi yang merupakan organisasi sudah tampak bahwa tidak ada kekompakan dalam berkoalisi. Bahkan menurut Arief ada indikasi adanya mahar yang diberikan kepada PKS dan PAN. Jika dasar koalisi ini adalah uang maka bisa terjadi ketika uang sudah tidak mengalir maka tidak ada dukungan ke koalisi, karena uang tidak mengenal saudara.
PKS
Sempat terjadi perebutan jabatan wakil gubernur DKI yang ditinggalkan oleh Sandiaga Uno, antara PKS dan Gerindra. Sekarang sudah selesai walaupun menurut Muhammad Taufik Ketua DPD Gerindra Jakarta, calon yang diajukan PKS harus melalui "fit and proper test" untuk mengetahui kemampuan Wagub. Antara