Lihat ke Halaman Asli

Reynal Prasetya

TERVERIFIKASI

Broadcaster yang hobi menulis.

Anies Telat Injak Rem Darurat dan Banyak Pembangkangan oleh Para Pejabat

Diperbarui: 13 September 2020   13:19

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakilnya, Achmad Riza Patria, dalam konferensi pers penerapan kembali masa PSBB pada Rabu (9/9/2020). (Sumber: Dokumentasi Pemprov DKI Jakarta via kompas.com)

Ada tiga alasan yang melatarbelakangi keputusan Anies Baswedan untuk kembali memberlakukan PSBB di DKI Jakarta pada hari Senin (14/9), secara ketat.

Tingginya angka kematian, jumlah kasus positif Covid-19 yang semakin meningkat, dan kapasitas tempat isolasi dan ICU khusus Covid-19 yang sudah hampir penuh, membuat Gubernur DKI itu memilih untuk menarik "rem darurat" dikarenakan kekhawatiran kasus Covid-19 di DKI Jakarta semakin tidak terkendali.

Namun upaya Anies itu mendapat kritik dari beberapa pihak yang mengkhawatirkan keadaan ekonomi Indonesia semakin terpuruk jika PSBB kembali di berlakukan.

Adalah tiga menteri Jokowi, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang tidak setuju apabila Anies tetap memberlakukan PSBB di DKI Jakarta.

Keputusan Anies secara mendadak menarik rem darurat untuk memberlakukan PSBB itu dengan seketika mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang turun tajam sebesar 5 persen pada level 4.892,87 atau turun 257,49 poin. 

Tidak hanya itu, kinerja industri manufaktur akan kembali tertekan dan akan semakin parah bila wilayah lain juga menerapkan hal yang serupa.

Perlu diketahui bahwa, Industri manufaktur merupakan salah satu penyumbang terbesar perekonomian Indonesia. Tertekannya industri manufaktur akan berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan. 

Pemberlakuan PSBB juga dinilai berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang, mengingat peran penting Jakarta dalam aliran distribusi nasional.

Selama ini peran pemerintah dalam menangani Covid-19 di Indonesia memang seringkali tereduksi dan terpolarisasi dalam dua ekstrem. Antara mengorbankan nyawa atau mengorbankan ekonomi. Antara membiarkan dengan harapan terbentuk imunitas kelompok ala Inggris atau kebijakan draconian ala China. 

Disinilah perlunya kebijaksanaan pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat dengan cara mengambil jalan tengah. Dengan tetap mementingkan aspek ekonomi namun juga tidak mengabaikan soal kesehatan. 

Pemerintah perlu meneliti dan menyelidiki dengan seksama kira-kira strategi seperti apa yang paling pas diterapkan di Indonesia?. Karena selama ini, setiap kebijakan yang dibuat selalu saja memunculkan polemik yang tak berkesudahan, sehingga Kasus Covid-19 di Indonesia semakin hari semakin mengkhawatirkan.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline