Pimpinan KPK sudah terpilih melewati beberapa tahapan, terakhir di DPR, dan sah sudah.
Tetapi, persoalan penggantian para punggawa pemberantas korupsi ini tidak juga reda, tetap saja "baribut." Konflik terjadi, karena banyak kepentingan yang bermain. KPK kini makin masuk ke pusaran puting beliung politik.
Penulis mencoba melihat ini dari sisi intelijen, ancaman proxy dari LN dan ancaman DN (ideologi dan korupsi). Apabila sudah dilantik pada 20 Oktober 2019 nanti.
Presiden Jokowi sebaiknya fokus serta tabah menghadapi bahaya korupsi yang terorganisir bak belalai gurita, disamping juga proxy LN yang terindikasi sudah beraksi.
Ancaman ideologi akan dibahas pada artikel lainnya. Namun, apakah kekuatan dan kemampuan presiden bisa mengatasnya? Inilah yang dalam ilmu intelijen disebut UUK dan tugas intelijen untuk menjawab.
Korupsi Terorganisir dan Sistem
Hasan Hambali (2005) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa sumber korupsi mencakup dua hal pokok, yaitu "Kekuasaan Kelompok Kepentingan dan Hegemoni Elit". Kekuasaan kelompok kepentingan cenderung lebih berwawasan politik, hegemoni elit lebih berkait dengan ketahanan ekonomi.
Piranti korupsi umumnya menggunakan perlindungan politis dan penyalahgunaan kekuasaan. Interaksi sumber dan peranti menimbulkan empat klasifikasi.
Pertama, manipulasi dan suap, terjadinya interaksi antara penyalah gunaan kekuasaan dan hegemoni elit. Kedua, mafia dan faksionalisme, golongan elit menyalah gunakan kekuasaan dan membentuk pengikut pribadi.
Ketiga, kolusi dan nepotisme, elit mapan menjual akses politik dan menyediakan akses ekonomi untuk keuntungan diri, keluarga dan kroninya.
Keempat, korupsi terorganisir dan sistem, korupsi yang terorganisasi dengan baik, sistematik, melibatkan perlindungan politik dari kekuasaan kelompok kepentingan.