Lihat ke Halaman Asli

Parlin Pakpahan

TERVERIFIKASI

Saya seorang pensiunan pemerintah yang masih aktif membaca dan menulis.

PBB dan Perlunya Badan Supra Nasional yang Baru

Diperbarui: 11 April 2023   09:45

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ilustrasi PBB. (sumber: Alexandros Michailidis/Shutterstock.com via kompas.com) 

Tantangan terkini bagi dunia adalah semakin melempemnya lembaga supra nasional jadul seperti PBB, WHO, Mahkamah Internasional dll. Setelah krisis iklim dan pandemi Covid-19, menyusul kini krisis Ukraina yang tak kunjung terselesaikan oleh lembaga supra nasional tsb.

Sementara nation state yang terbesar sekalipun seperti AS sudah mulai megap-megap menghadapi krisis Ukraina dan pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir hingga sekarang.

Dulu, mungkin Samuel Huntington benar dalam "Clash of Civilizations" ketika memproyeksikan benturan peradaban Barat vs peradaban Islam. 

Lihat peristiwa 9/11 yang telah mendorong Barat menginvasi Afghanistan, menghantam Irak, ISIS, dan setelah 20 tahun lebih sedikit baru angkat kaki sepenuhnya dari bumi Afghanistan. Itupun setelah terkena batu merasa tatanan jadul dan ekstrim di Afghanistan tak terhapus olehnya.

Francis Fukuyama pun mendekati benar dalam "The End of History" (1989) bahwa dengan naiknya demokrasi liberal barat yang terjadi setelah perang dingin (1945-1991) dan bubarnya Uni Soviet (1991), kemanusiaan telah mencapai bukan hanya berlalunya periode tertentu dari sejarah pasca perang.

Tetapi akhir dari sejarah itu sendiri yang disebutnya sebagai titik akhir dari evolusi ideologis umat manusia dan universalisasi demokrasi liberal barat sebagai bentuk akhir dari pemerintahan manusia di muka bumi.

Lihatlah dunia kini yang berdemokrasi dengan aneka ragam busana demokrasi dan masing-masing bergradasi dalam penjiwaan demokrasi.

Fukuyama mengacu pada filosofi dan ideologi Georg Wilhelm Friedrich Hegel dan Karl Marx, yang mendefinisikan sejarah manusia sebagai perkembangan linier dari satu zaman sosial ekonomi ke zaman lainnya.

Masalahnya sekarang di samping interdependensi antar negara sangat kuat, yang mengkhawatirkan perkembangan welfare state selaku cita-cita demokrasi ternyata sulit berjalan serempak dengan proses demokratisasi justeru karena faktor nation state itu sendiri.

Pemerintah di seluruh dunia, terutama negara-negara demokrasi, menghadapi krisis ganda efikasi atau kedayagunaan dan legitimasi. 

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline