Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Tentu ini bukanlah jabatan biasa-biasa saja. Ini adalah jabatan politik yang mana pemilihannya juga melalui Pilkades langsung. Tahapannya mirip dengan tahapan pemilihan kepala daerah dengan berbagai proses kelengkapan administrasi hingga masa kampanye calon kades.
Secara tidak langsung jabatan kades adalah miniatur jabatan kepala daerah. Setiap kepala desa memimpin satu wilayah pemerintahannya yang didukung oleh para perangkat desa. Jadi, bagaimanapun juga, seorang kepala desa tidak lepas dari kepentingan politik di atasnya. Sudah bukan rahasia lagi bahwa para calon kades, dalam pemilihan, didukung oleh elit partai politik di daerah dan kepala daerah yang menjabat. Sehingga, ada korelasi langsung antara jabatan kepala desa dengan kekuatan politik di sana.
Jabatan 6 tahun
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 telah mengatur dengan jelas tentang masa jabatan kepala desa yakni selama enam tahun dan selama tiga periode. Hal ini pun telah dipertegas Presiden Joko Widodo (24 Januari 2023) menanggapi aspirasi para kepala desa yang menuntut perpanjangan masa jabatan 9 tahun di gedung DPR RI beberapa waktu lalu.
Menurut Presiden perpanjangan masa jabatan tersebut merupakan aspirasi para kepala desa dan dipersilahkan bagi mereka untuk menyampaikan aspirasinya di DPR.
Tapi, apakah jabatan 6 tahun selama beberapa tahun terakhir sudah efektif memberikan kesehajteraan bagi warga desa? Bukankah pernah jabatan kepala desa 8 tahun?
Jabatan 9 tahun, efektifkah?
Pada hari Senin, 16 Januari 2023 yang lalu, kepala desa melaksanakan aksi demonstrasi di halaman depan gedung DPR RI. Tuntutan mereka adalah meminta agar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39 Ayat 1 untuk direvisi, dengan maksud masa jabatan kepala desa yang sebelumnya 6 tahun berubah menjadi 9 tahun.
Dulu 8 tahun saja diturunkan ke 6 tahun oleh pemerintah dengan pertimbangan yang matang. Sekarang, belum matang jabatan 6 tahun akan menjadi 9 tahun lagi. Sejauh mana efektifitas jabatan 6 tahun ini? Apakah benar-benar tidak efektif dalam melayani warga desa dengan kurun waktu itu?
Lalu, bagaimana dengan jabatan 9 tahun jika benar-benar terealisasi? Menurut saya, jabatan 9 tahun ini bisa memicu lingkungan politik yang tidak ramah di pedesaan. Tidak menutup kemungkinan akan berdiri kerajaan-kerajaan kecil oleh karena pemerintahan yang begitu lama.
Hmmm..semoga para kades bisa berpikir lebih pada membangun desa dan membuat sejahtera rakyat ketimbang menuntut jabatan 9 tahun yang masih misterius program pelayanan masyarakatnya.