Bayangkan sebuah kapal besar yang sedang berlayar di tengah lautan luas. Angin kencang, ombak tinggi, bahkan badai bisa datang kapan saja. Dalam situasi itu, keberadaan nakhoda yang berpengalaman menjadi penentu apakah kapal dapat tetap berada di jalurnya atau justru terombang-ambing tanpa arah. Begitulah peran kebanksentralan dalam perekonomian Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral berfungsi layaknya nakhoda, menjaga arah dan stabilitas agar sistem keuangan tidak mudah terguncang oleh dinamika global maupun tantangan domestik. Ketika guncangan ekonomi datang, entah karena krisis global, gejolak harga komoditas, atau ketidakpastian pasar yang dipertaruhkan bukan hanya angka dalam laporan statistik, melainkan juga keberlangsungan usaha, daya beli masyarakat, hingga kepercayaan investor. Di sinilah pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan. Sebuah sistem yang stabil memastikan perbankan tetap sehat, kredit mengalir ke sektor produktif, dan masyarakat terlindungi dari risiko krisis yang lebih besar.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia merumuskan dan menerapkan kebijakan makropudensial. Kebijakan ini tidak hanya mengatur risiko pada tingkat individu lembaga keuangan, tetapi lebih jauh berfokus pada kesehatan dan ketahanan sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian, perekonomian nasional memiliki fondasi yang lebih kokoh untuk bertumbuh secara inklusif dan berkelanjutan, meskipun di tengah derasnya arus tantangan global.
Konsep Kebijakan Makropudensial
Definisi dan Tujuan Utama Kebijakan Makropudensial
Kebijakan makropudensial adalah kebijakan yang dirancang oleh bank sentral untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Fokus utamanya bukan hanya pada kesehatan satu lembaga keuangan, melainkan pada ketahanan sistem keuangan secara agregat agar mampu menghadapi guncangan, baik dari dalam negeri maupun dari dinamika global. Tujuan utama kebijakan ini adalah mencegah risiko sistemik, mendukung fungsi intermediasi perbankan yang sehat, serta menjaga agar sistem keuangan tetap dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Instrumen dan Mekanisme Kebijakan Makropudensial
Untuk mencapai tujuannya, Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen kebijakan makropudensial. Beberapa di antaranya adalah Countercyclical Capital Buffer (CCB) untuk memperkuat permodalan bank saat siklus ekonomi sedang ekspansif, Rasio Intermediasi Makropudensial (RIM) untuk memastikan keseimbangan fungsi intermediasi perbankan, serta Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makropudensial (RPIM) guna mendorong penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif, termasuk UMKM. Selain itu, kebijakan ini juga didukung oleh instrumen yang mendorong pembiayaan hijau (green financing) serta mitigasi risiko likuiditas. Mekanisme penerapannya dilakukan melalui regulasi, pemantauan risiko sistemik, dan koordinasi erat dengan otoritas keuangan lain seperti OJK dan Kementerian Keuangan, agar stabilitas sistem keuangan nasional dapat terjaga secara komprehensif.
Implementasi Kebijakan Makropudensial di Indonesia
Instrumen Countercyclical Buffer dan Rasio Pembiayaan Inklusif
Salah satu bentuk implementasi kebijakan makropudensial di Indonesia adalah penerapan Countercyclical Capital Buffer (CCB). Instrumen ini dirancang untuk memperkuat permodalan bank ketika siklus ekonomi sedang ekspansif, sehingga bank memiliki bantalan yang cukup saat menghadapi perlambatan ekonomi. Selain itu, Bank Indonesia juga menerapkan Rasio Pembiayaan Inklusif Makropudensial (RPIM) yang mendorong lembaga keuangan untuk menyalurkan pembiayaan secara lebih merata, terutama kepada sektor produktif dan kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan. Kedua instrumen ini mencerminkan komitmen BI dalam menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.