Tuduhan kecurangan yang dilancarkan oleh kubu Prabowo semakin bertubi.
Dalam pemaparan pada simposium yang katanya mau mengungkapkan kecurangan, data - data kecurangan itupun belum terlihat nyata. Bahkan timbul pertanyaan baru karena klaim persentase kemenangan berubah dari 62% menjadi 54%.
Walau pada saat simposium itu, pihak kubu Prabowo sesumbar menantang adu data, namun ketika dijawab oleh koalisi Jokowi bahwa mereka siap adu data saat rekapitulasi di KPU, kubu Prabowo justru mengelak.
Menjawab tantangan itu, bukannya mereka menyatakan siap, tapi malahan kubu Prabowo menantang balik agar kubu Jokowi bersedia mendukung dibentuknya Tim Pencari Fakta Kecurangan.
Rasanya jawaban dari tim Prabowo ini agak aneh. Toh mereka yang terlebih dahulu menantang untuk adu data, begitu tantangan diterima mereka malahan berkilah pada isu berbeda.
Kalau dilihat kedua hal ini, sebenarnya adu data pada saat rekapitulasi lah yang paling mudah untuk dilakukan. Juga hal ini sesuai dengan peraturan dan undang - undang Pemilu.
Jika benar mereka mempunyai data yang akurat, sebenarnya dengan cara inilah kubu Prabowo akan mudah membuktikan kecurangan yang mereka tuduhkan.
Dengan menolak untuk adu data, dan justru menantang pembentukan Tim Pencari Fakta, maka cara itu akan lebih lama dan juga mekanisme tersebut tidak resmi ada dalam undang - undang dan peraturan Pemilu.
Dalam hal ini Tim Pencari Fakta baru diperlukan jika semua mekanisme yang tersedia menemui jalan buntu. Juga jika ada bukti awal bahwa kecurangan tersebut memang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif.
Bukti awal TSM itupun belum bisa ditunjukkan oleh kubu Prabowo.