KONSEP dan URGENSI CARBON CAPTURE DAN STORAGE (CCS) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tulisan 4 pembangunan rendah karbon 

Carbon Capture and Storage (CCS) atau Penangkapan dan Penyimpanan Karbon adalah teknologi yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida (CO2) ke atmosfer. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global yang semakin krusial, konsep penyimpanan karbon (Carbon Storage) dan stok karbon (Carbon Stock) menjadi pilar penting dalam strategi pembangunan berkelanjutan. Pendekatan Carbon Capture and Storage (CCS) telah diakui di tingkat internasional sebagai salah satu teknologi utama yang mampu mengurangi emisi karbon dioksida (CO), gas rumah kaca utama yang mendorong pemanasan global dan perubahan iklim (IPCC, 2022). Teknologi CCS memungkinkan penangkapan emisi CO dari sumber-sumber industri besar dan pembangkit listrik, dengan proses pengangkutan dan penyimpanan CO secara permanen di formasi geologi yang aman seperti reservoir minyak dan gas yang telah habis atau akuifer asin, sehingga mencegah pelepasan gas ini ke atmosfer (IEA, 2023). Dengan demikian, CCS tidak hanya berkontribusi pada pengendalian emisi, tetapi juga mendukung percepatan transisi menuju ekonomi rendah karbon (low carbon development/LCD), yang saat ini menjadi prioritas nasional dan global.

Di Indonesia, peran CCS semakin mendapat perhatian sebagai bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024. Peraturan ini mengatur tata kelola CCS secara komprehensif, termasuk mekanisme perizinan bagi badan usaha melalui Izin Eksplorasi dan Izin Operasi Penyimpanan (Presiden RI, 2024). Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), yang menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca untuk mencapai Net Zero Carbon Emission pada tahun 2060 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2023). Estimasi potensi kapasitas penyimpanan karbon Indonesia sangat besar, terutama mengingat luasnya daerah cekungan sedimentasi yang memungkinkan penyimpanan CO dalam jumlah signifikan. Data dari riset nasional menunjukkan alokasi kapasitas penyimpanan sebesar 70% diarahkan untuk emisi domestik, sedangkan sisanya 30% dapat dialokasikan untuk emisi impor karbon yang diatur dengan ketat (Putra et al., 2023). Hal ini menggambarkan sikap prioritas pemerintah dalam mengutamakan pengurangan emisi domestik sebagai bagian dari kontribusi nasional terhadap mitigasi perubahan iklim global.

Namun, pengembangan CCS menghadapi sejumlah tantangan yang tidak sederhana. Dari sisi teknis, diperlukan pengembangan teknologi penangkapan, transportasi, dan penyimpanan yang efisien dan aman agar keandalan dan keamanan penyimpanan karbon dapat terjamin. Tantangan finansial juga sangat nyata, mengingat tingginya investasi awal yang dibutuhkan untuk infrastruktur CCS yang canggih, serta kelangsungan operasional jangka panjangnya. Oleh karena itu, kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga penelitian, dan masyarakat sangat vital untuk memastikan keberhasilan implementasi teknologi ini (IEA, 2023; UNFCCC, 2022). Pemerintah Indonesia perlu menawarkan insentif fiskal seperti keringanan pajak, subsidi teknologi hijau, dan skema pembiayaan hijau yang mengurangi beban biaya investasi CCS (World Bank, 2022). Hal ini juga didukung oleh pengalaman internasional yang menunjukkan bahwa keberhasilan CCS sangat tergantung pada keberadaan kebijakan yang mendukung serta sistem monitoring dan verifikasi yang ketat.

Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) menjadi aspek krusial dalam pengelolaan CCS agar proses penyimpanan karbon dapat terjamin keamanannya serta tidak terjadi kebocoran yang dapat menimbulkan risiko lingkungan dan sosial. Prosedur MRV harus dilakukan secara transparan dan melibatkan lembaga independen sebagai pihak ketiga untuk validasi data secara berkala (IPCC, 2022). Pendekatan ini tidak hanya memberikan keyakinan bagi masyarakat luas tentang keamanan CCS, tetapi juga terhadap pelaku industri dan investor terkait keberlanjutan proyek. Dalam konteks sosial, edukasi dan sosialisasi mengenai CCS harus diperkuat agar diterima dengan baik oleh masyarakat lokal di sekitar lokasi penyimpanan karbon agar tidak menimbulkan konflik atau kekhawatiran yang berlebihan.

Secara keseluruhan, integrasi konsep penyimpanan karbon dan stok karbon dalam perencanaan pembangunan nasional merupakan langkah strategis yang urgensinya semakin mendesak. CCS bukan hanya solusi teknologi untuk pengurangan emisi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan yang mengakomodasi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara integral. Untuk mewujudkan hal ini, sinergi antara kebijakan yang progresif, dukungan insentif ekonomi, serta kerjasama lintas sektor harus distimulasi secara berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor dalam pengembangan teknologi CCS di kawasan Asia Tenggara sebagai bagian dari komitmennya dalam agenda global mitigasi perubahan iklim, khususnya menuju target Net Zero Emission di pertengahan abad ini.

Dari perspektif kebijakan perencanaan pembangunan, sebaiknya pemerintah Indonesia mengadopsi mekanisme pembiayaan inovatif yang menggabungkan dana lingkungan internasional dan skema pasar karbon domestik guna menyediakan modal dan insentif yang memadai bagi pengembangan CCS. Penguatan regulasi teknis dan kebijakan transparansi MRV harus diberlakukan lebih ketat untuk meyakinkan semua stakeholder akan keamanan dan efisiensi proyek. Di samping itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta riset teknologi CCS yang relevan dengan kondisi lokal untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Dengan dukungan kebijakan dan kolaborasi yang solid, CCS dapat menjadi penggerak utama dalam pencapaian target pembangunan rendah karbon Indonesia sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap upaya global pengurangan emisi gas rumah kaca.