Lihat ke Halaman Asli

Hai Polri

Swasta

Dosen Pascasarjana UMSU Dukung Sikap Ketum PP Muhammadiyah Soal Wacana Reformasi Polri: Yang Dibutuhkan Saat ini Konsolidasi dan Pembenahan

Diperbarui: 16 September 2025   21:34

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Dosen Pascasarjana UMSU Dukung Sikap Ketum PP Muhammadiyah Soal Wacana Reformasi Polri: "Yang Dibutuhkan Saat ini Konsolidasi dan Pembenahan"

Medan --- Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Dr. Alpi Sahari, SH, M.Hum, menyatakan sepakat dan mendukung penuh pandangan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, terkait wacana reformasi kepolisian pasca demonstrasi yang berlangsung pada 25--29 Agustus lalu.

Menurut Alpi, seruan Haedar Nashir agar pemerintah tidak gegabah dalam merespons isu reformasi Polri merupakan langkah yang bijak. Ia menilai, pembongkaran struktur kepolisian secara reaktif justru berpotensi menimbulkan persoalan baru di tubuh institusi penegak hukum tersebut.

"Saya sependapat dengan Prof. Haedar, bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah konsolidasi dan pembenahan fungsi, bukan bongkar pasang struktur. Polri sudah melakukan tindakan disiplin terhadap anggotanya yang melanggar, itu harus diapresiasi. Namun, jangan sampai masalah yang muncul justru dijadikan alasan untuk merombak besar-besaran struktur kelembagaan," ujar Alpi, Senin (15/9/2025).


Lebih lanjut, Alpi menekankan bahwa penanganan aksi demonstrasi dan imbas kerusuhan beberapa waktu lalu harus dilihat secara menyeluruh. Menurutnya, sorotan tidak boleh hanya ditujukan kepada kepolisian, melainkan juga melibatkan banyak institusi negara lain yang juga memiliki tanggung jawab.

"Ini bukan hanya persoalan Polri. Banyak institusi lain yang juga memiliki tanggung jawab. Karena itu, konsolidasi dan introspeksi menyeluruh sangat penting agar semua lembaga negara bisa menjalankan fungsinya dengan baik," tegasnya.


Selain itu, Alpi juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas antar lembaga negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia merujuk pada peringatan yang disampaikan Haedar Nashir, bahwa pengalaman negara lain seperti Nepal harus dijadikan pelajaran berharga agar Indonesia tidak terjerumus dalam instabilitas akibat penanganan aksi massa yang keliru.

"Soliditas antar institusi adalah kunci. Jangan sampai langkah-langkah pemerintah justru memecah belah, karena yang kita butuhkan sekarang adalah penguatan komando, konsistensi, dan kerja sama semua lembaga neg

ara," pungkas Alpi.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline