Lihat ke Halaman Asli

Buntut UU Ciptaker, AHY Lebih Baik Jika Jadi Presiden Daripada Puan?

Diperbarui: 12 Oktober 2020   08:36

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

ilustrasi: kly.akamaized.net

Terkait dengan kebijakan sahnya UU ciptaker di masa pemerintahan Jokowi saya kira telah mengubah peta kekuatan politik yang ada di Indonesia.

Sudah pasti secara matematis ada ruang dukungan yang tergerus entah itu kecil jumlahnya, yang diakibatkan oleh keputusan politik pemerintah Jokowi yakni sahnya UU Cipta kerja.

Tentu gerusan dukungan tersebut khusunya dari kaum Buruh yang ada di Indonesia, dimana nantinya terhadap partai politik yang berperan besar pada terciptanya UU Cipta Kerja, akan mempengaruhi jumlah suaranya dalam pemilu nanti dari kaum buruh.

Disinilah arah dari peta politik dapat saja berubah, disebabkan oleh tidak populernya kebijakan pemerintah Jokowi dan partai yang tergabung dalam pemerintahan kini.

Saya kira perubahan peta politik tersebut tentu karena terbelahnya pendapat masyarakat yang pro dan kontra terkait dengan kebijakan UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan kaum buruh dan menguntungkan pengusaha.

Maka dari itu untuk kepentingan politik banyak politikus berbondong-bondong baik kontra maupun pro turut bersuara dengan adanya kebijakan omnibus law UU Cipta Kerja yang membuat gelombang demonstrasi di Indonesia.

Tidak tanggung-tanggung memang demonstrasi akibat sahnya UU Cipta Kerja hampir terjadi di seluruh kota besar yang ada di Indonesia.

Gerakan demonstrasi, semua itu tidak lepas dari kesadaran bersama untuk bergerak menentang UU Cipta Kerja baik dari kalangan mahasiswa, elemen masyarakat, atau dari kaum buruh itu sendiri yang dikenal mempunyai serikat yang solid.

Untuk itu dengan banyak pertentangan yang terjadi akibat dari pada sahnya UU Cipta kerja, apakah nantinya akan merubah pandangan politik pemilihan presiden 2024 bagi masyarakat yang kontara omnibus law UU Cipta Kerja?

Memang dilihat analogi sosial dan politik dalam arus penafsiran arah politik khusunya pemilihan presiden, sangat terasa bahwa citra adalah hal utama.

Maka kebijakan yang diambil oleh pemerintah sendiri dimana Puan maharani sebagai ketua DPR sangat mempengaruhi citra politiknya di mata masyarakat dengan disahkanya UU cipta kerja.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline