Begitu dengan AHY atau Agus Harimuksti Yodhoyono yang lantang menantang UU Cipta Kerja. Ada keuntungan politik tersendiri yang didapat olehnya, dimana simpati kaum buruh dan yang kontra terhadap UU Cipta kerja tertuju padanya.
Sebab secara keseluruhan Partai Demokrat sendiri yang diketuai oleh anak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY bermanuver politik tidak mendukung UU Cipta Kerja, dimana kader Partai Demokrat yang menjadi anggota DPR Walk Out dalam sidang tersebut.
Untuk itu setiap kebijakan yang menimbulkan Pro dan kontra selalu menjadi alat citra politik untuk para politikus yang mendambakan kekuasaan politik di masa depan, termasuk momentum UU Cipta kerja sendiri sebagai bagian dari meraup citra tersebut.
Tidak lain jika memang seorang politikus ingin dipilih rakyat dalam pemilu, dirinya harus memiliki citra yang baik untuk mendapatkan cinta dari pemilih utuk modal berpolitik.
Dari situlah kemungkunan besar politikus tersebut dipilih dalam mengikuti kontestasi apapun jenis pilihan jabatannya termasuk pemilihan presiden yang akan dilangsungkan nanti di tahun 2024.
Maka berkaca dari sahnya omnibus law UU Cipta Kerja sebagai acuan peta politik, Puan Maharani selaku ketua DPR dan partainya PDIP adalah pendukung kekuasaan Pemerintah Jokowi.
Secara pasti dimana kebijakan UU Cipta Kerja tidak lepas dari peran Puan Maharani dan Partainya PDIP, mungkinkah Puan Maharani akan tetap popular dikalangan yang kontra terhadap UU Cipta Kerja dibandingkan AHY?
Tentu kini sahnya UU Cipta Kerja secara pasti membuat Puan Maharai tidak populrer dikalangan buruh dan sejumlah masyarakat yang anti pada UU Cipta Kerja.
Puan Maharani dan partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahlah yang mempunyai andil besar dalam sahnya UU Cipta Kerja. Membuat secara pasti jika masih terus diingat-ingat dosanya atau sahnya UU Cipta Kerja tersebut oleh buruh, bukan tidak mungkin "tidak" akan dipilih lagi di pemilihan umum berikutnya.
Terkecuali buruh sendiri lupa pada dosa-dosa politikus yang sudah membuat kebijakan yang tidak mengungtukan mereka. Sudah pasti tidak akan ada efek berkurangnya dukungan terhadap politikus dan partai politik yang mensahkan UU Cipta Kerja.
Tetapi kebanyakan berpolitik memang cepat lupa, politikus yang mempunyai janji politik sering sering melupakan janjinya saat kampanye pasca mereka terpilih.
