Kenyataannya akan seberapa pun kuat tekanan masyarakat dan mahasiswa menolak. Sungguh gajil dan akan disebut gila jika negara menolak berbagai investasi apalagi dimasa pandemi covid-19 ini.
Semua negara termasuk Indonesia berlomba-lomba menarik investasi untuk membangkitkan ekonomi, termasuk langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kepri (kepulauan riau): tidak bisa berbuat apa-apa menolak investasi.
Setiap hal yang menyangkut dengan tujuan untuk lancarnya jalannya investasi, tidak peduli dari mana pun mereka berasal. Uang lebih penting dari sekedar latar belakang. Asalkan izin sudah ada sesuai undang-undang negara, tidaklah ada masalah apa-apa.
Pro-kontara dikalangan mahasiswa atau sebagaian masyatakat adalah hal yang biasa. Ditimpali dengan isu-isu lainnya, mereka masyarakat dan mahasiswa pasti akan lupa, itulah realitas masyarakat kita yang ada.
Apalagi ini hanya masalah TKA China, yang pada peruntukannya juga sebuah nilai menyangkut investasi yang mendukung kemajuan daerah khususnya kepuluan Riau di Kabupaten Bitan dan lebih menyeluruhnya negara Indonesia.
Walaupun TKA dari China yang notabanenya dimasa pandemi covid-19 ini, virus tersebut berasal dari sana. Apalah daya terus meratapi nasib yang tidak pasti dari covid-19, apapun mati kering dibuatnya termasuk dunia usaha apalagi kas negara.
Maka meskipun pro dan kontra terjadi dimasyarakat dan mahasiswa, langkah yang dilakukan Gubernur Kepri "Isdianto" tetap sudah tepat. Sebab di masa menuju resesi akibat pandemi, uang adalah hal utama yang dapat menolong ekonomi dengan jalannya investasi.
Dilansir antara (22/8/20) Gubernur Kepri menyampaikan bawasanya TKA atau Tenaga Kerja Asing yang sejumlah 325 orang telah mengangtongi izen secara resmi sebagaimana yang telah diatur undang-undang.
Gubernur Kepri juga meyampaikan kehadiran TKA tersebut memanglah benar adanya untuk menjaga iklim investasi dimasa pandemi covid-19 supaya dapat tetap stabil perekonomian.
Meskipun dalam hal ini pemerintah menindak lanjuti berbagai pihak terkait TKA China di PT BAI (Bitan Alumina Indonesia), pemprov sendiri akan meminta daftar pekerjaan yang memang layak dilakukan oleh tenaga asing TKA China tersebut.
Namun yang menjadi gajalan dari pertanyaan saya jika memang PT BAI Investor terbesar dari China. Dalam kaidah-kaidah liberialisasi ekonomi, apakah salah jika dari tukang sapu sendiri asal china?