Beberapa Permasalahan Demokrasi yang Masih Sering Terjadi di Indonesia

Demokrasi merupakan suatu bentuk dari sistem pemerintahan yang dimana seluruh rakyatnya ikut berperan serta berpartisipasi baik secara langsung ataupun melalui perwakilan. Contohnya untuk mengatur perumusan, pembuatan, dan juga pengembangan hukum suatu negara. Demokrasi juga dilihat sebagai bentuk sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu dalam demokrasi, kedaulatan tertinggi suatu negara berada di tangan rakyat. 

Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang berbeda-beda sesuai sistem yang dianut. Untuk Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang mengaut sistem pemerintahan secara demokrasi dengan istilah demokrasi Pancasila. Suatu negara yang menganut sistem pemerintahan secara demokrasi akan memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk menyampaikan suatu pendapat. 

Di Indonesia, pelaksanaan demokrasi Pancasila tidak selalu berjalan dengan mulus, namun masih banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang sulit untuk di selesaikan. Permasalah demokrasi ini sudah ada sejak awal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, dan bahkan hingga saat ini. 

Permasalahan demokrasi Pancasila yang saat ini terjadi, salah satunya karena terdapat budaya politik yang lebih condong ke arah feodalisme dan komunalisme. Serta demokrasi ini juga mengarah pada otoritarianisme mayoritas hingga lunturnya ideologi dari suatu partai politik. 

Budaya politik yang mengarah pada feodalisme dan komunalisme yang sering digunakan oleh para partai politik dalam melakukan kampanye. Budaya politik feodalisme merupakan suatu sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan kepada golongan penting yang memiliki jabatan dan kedudukan, serta bukan karena suatu prestasi pekerjaan. 

Sedangkan budaya politik komunalisme yaitu pahan atau idelogi yang mengacu kepada kepentingan kelompok atau kebersamaan dalam suatu kelompok. Akibat dari budaya tersebut, menyebabkan partai politik lebih memperjuangkan kepentingan konstituenya yang berdasarkan pada penilaian yang subjektif dari pada objektif. Hal ini mungkin dapat menyebabkan kemungkinan munculnya konflik-konflik akibat suatu partai politik yang gagal dalam demokrasi dan hanya akan damai jika tuntutan suatu kepentingan politik partai terpenuhi. 

Kemudian munculnya otoritarianisme mayoritas, yaitu suatu bentuk organisasi sosial yang ditandai dengan kekuasaan politik tertuju pada suatu pemimpin. Ini diakibatkan karena demokasi di Indonesia ini terlalu mengarah ke liberalisme (kebebasan individu) yang berdampak pada sulitnya suatu keputusan politik diambil secara mufakat. Oleh karena itu, pada setiap pengambilan keputusan lebih condong kearah mekanisme yang ada di politik saat ini. 

Selanjutnya lunturnya ideologi dari suatu partai politik. Ini dimaksudkan bahwa partai politik lebih mementingkan keinginan yang segala sesuatunya dilakukan agar segera tercapai tanpa adanya proses yang panjang (jangka pendek), yaitu memenangkan suatu kegiatan politik. Keinginan inilah yang dapat memunculkan politik uang pada demokrasi di Indonesia. Politik uang terjadi hanya karena suatu partai politik yang menginginkan kemenangan calonnya dalam pemilu dengan cara membayar atau menyogok rakyat agar memilih calon tersebut. Jika ini terus menerus terjadi pada para partai politik di Indonesia yang hanya ingin memenangkan pemilu, maka demokrasi di Indonesia akan terus melemah.