Salah satu tantangan terbesar dari penegakan hukum di Indonesia yaitu integritas aparat penegak hukum. Banyak kasus menunjukkan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di kalangan polisi, jaksa, dan hakim. Tentu ini menciptakan persepsi bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat atau orang kaya, seringkali mendapat hukuman ringan, sementara rakyat kecil yang melakukan pelanggaran sepele bisa langsung diproses dan dihukum berat.
Selain itu, akses terhadap keadilan juga menjadi masalah. Tidak semua orang memiliki kemampuan finansial untuk menyewa pengacara berkualitas. Walaupun ada bantuan hukum gratis, kualitas dan ketersediaannya masih terbatas. Hal ini membuat kedudukan antara orang kaya dan orang miskin menjadi tidak seimbang.
Menurut saya, untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan, perubahan harus dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. > Yang pertama tentunya Peningkatan Integritas yaitu perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dan transparan terhadap kinerja aparat penegak hukum.
> dan Kedua Reformasi Sistem Peradilan yaitu proses peradilan harus dibuat lebih efisien dan transparan. Untuk mengurangi potensi suap.
dengan demikian, penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tapi juga tanggung jawab bersama sebagai warga negara. Masyarakat harus terus mengawal dan menuntut perbaikan agar hukum benar-benar menjadi panglima yang melindungi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI