Kapitalisme atau kapital adalah sistem ekonomi dimana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dengan prinsip tersebut pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna memperoleh keuntungan bersama, tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi.
Kapitalisme tersebut sama dengan "cukong" politik yang dikaitkan dengan pilkada serentak tahun ini dan isu itu baru-baru ini menjadi berita hangat di media online.
Penting sekali hal tersebut jadi sorotan kita karena kekuasaan kapitalis itu bisa menguasai semua bidang kehidupan baik itu politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum dan lain sebagainya.
Pihak yang punya banyak uang dapat memberi modal bagi oknum yang ingin ikut kontestasi politik agar bisa melaju sampai cita-citanya menjadi kepala daerah terwujud dan ketika terwujud ada balas jasa bagi pihak yang memberi uang tadi.
Itulah yang membuat demokrasi kita makin mundur karena uang diatas segalanya. Uang dapat memainkan politik uang dan bisa memberi mahar bagi partai politik yang memberi tumpangan kendaraan untuk ikut kontestasi politik.
Demokrasi Indonesia memang mundur. Partai politik (parpol) kehilangan legitimasinya, kekritisan pers dan media yang dalam ancaman, pelemahan institusi demokrasi dan negara hukum salah satunya KPK, serta demokrasi berbasis kekuatan uang atau kapital (Kompas.id, 23/9).
Itu adalah catatan singkat Emil Salim yang disebutnya sebagai demokrasi cukong. Hal seperti inilah yang merusak demokrasi kita. Bayangkan saja, kita semua tahu bagaimana kalau ingin maju dalam sebuah kontestasi politik, maka si calon harus memberikan mahar kepada partai politik agar bisa diusung.
Bagi calon yang tidak punya uang tentu tak akan mampu untuk maju dalam kontestasi politik. Jadi berharap maju dari jalur independen saja. Tapi, untuk pilkada serentak tahun ini saja, sangat sedikit yang maju dari jalur independen daripada maju dari kendaraan partai politik.
Alhasil, pilkada kita seakan-akan dihuni oleh mereka-mereka yang punya uang. Jika tidak punya uang bisa dari jalur independen atau bisa memanfaatkan "cukong" untuk membiayai dan ketika terpilih maka ada bayarannya, bisa dengan izin dipermudah, buka usaha dimudahkan, sistem birokrasi bisa diatur dan lain sebagainya.
Itulah bahayanya kekuasaan kapitalisme tadi dalam demokrasi kita. Suara rakyat bisa dibayar padahal rakyat harus memilih karena hati nuraninya agar pemimpin yang dihasilkan juga berhati nurani luhur, berintegritas dan bisa dipercaya.
Tetapi, kalau suara rakyat sudah bisa dibayar maka hasilnya tidak ada perubahan, tidak ada pembangunan dan tidak ada kesejahteraan. Semua sudah diatur kekuasaan kapitalis atau cukong tadi.
Paling parah karena kekuasaan kapitalis menguasai pesta demokrasi, maka alhasil ketika memimpin si calon yang dibiayai "cukong" itu sangat rentan melakukan praktik korupsi.