Sosial Media sebagai Instrumen Pengawas Politik Daerah

Prabumulih adalah sebuah kota kecil di provinsi Sumatera Selatan. Kebanyakan orang akan Mengernyitkan dahi bila mendengar nama kota tersebut. Namun sejak bulan ini, Prabumulih mulai dikenal karena hal yang tidak membanggakan. Kepala sekolah SMPN 1 Prabumulih dicopot jabatannya seusai menegur anak walikota yang datang ke sekolah dengan mengendarai mobil. Selain kepala sekolah, satu satpam juga kehilangan pekerjaan akibat perkara yang sama. Pemecatan tersebut tidak permanen. Sang kepala sekolah dan satpam memperoleh kembali pekerjaanya setelah gelombang kritikan kepada walikota Prabumulih. Pada minggu yang sama, provinsi Gorontalo kembali dibahas oleh masyarakat. Kali ini bukan karena Norman Kamaru, tetapi karena kelakuan seorang anggota DPRD bernama Wahyudin Moridu. Tanpa rasa bersalah, ia merasa seperti jagoan jika ia merampok uang negara. Bahkan Wahyu tertawa apabila negara menjadi miskin akibat tindakannya, sebuah keangkuhan yang ia peragakan di depan wanita yang bukan istrinya. Kini, Wahyu sedang meratapi nasib karena Partai pengusungnya telah memecatnya dan karirnya sebagai politisi sudah jatuh ke dalam jurang.

Dua kejadian di atas memiliki beberapa persamaan. Keduanya melibatkan politisi, berlangsung di luar Pulau Jawa, dan seperti yang disebutkan sebelumnya, terjadi di minggu yang sama. Ada satu koneksi yang menghubungkan kedua kejadian tersebut dan hal tersebut adalah domino pertama yang jatuh. Hal yang dimaksud adalah sosial media dan perannya dalam mengubah masyarakat, terutama politik.

Sehebat-hebatnya senjata yang dipunyai atau sebijak-bijaknya seorang pemimpin, akan menjadi sia-sia apabila moril mayoritas rakyat rendah. Pada dasarnya, manusia bergerak atas motif dan realita. Untuk menjaga kestabilan maupun membangun sistem, hampir semua pemerintah melancarkan propaganda, baik itu memoleskan realita maupun mendemonisasi pihak musuh. Joseph Goebbels, misalnya, bukanlah seorang perwira militer seperti Rommel atau Goering, bahkan Goebbels sendiri ditolak dari militer Jerman pada saat Perang Dunia Pertama. Namun, Goebbels adalah salah satu tokoh yang vital dalam rezim Nazi sebab salah satu faktor utama dari naiknya Hitler menjadi penguasa Jerman adalah propaganda, sebuah bidang yang sangat dikuasai oleh Goebbels. Informasi, terutama berita dan propaganda, bukanlah hal yang sepele. Pasalnya, informasi adalah bola api sebab Informasi memiliki kemampuan untuk memberi inspirasi dan inspirasi selalu melahirkan suatu perubahan. Selain itu, persebaran informasi di zaman modern berlangsung lebih cepat. Sosial media  (sosmed) telah menggantikan koran sebagai jendela informasi. Dibandingkan dengan koran, cakupan sosial media lebih luas dan produksi informasinya lebih mudah dan regulasi yang jauh lebih sedikit. Contoh yang cukup dikenal adalah peristiwa Arab Spring yang meletus di tahun 2011. Persebaran berita kematian seorang penjual buah asal Tunisia bernama Mohamed Bouazizi menjadi awal dari kejatuhan rezim-rezim di Timur Tengah.  

Peran Informasi dalam dunia politik dalam negeri bukanlah hal yang asing, justru diskursus politik domestik saat ini ditopang oleh persebaran informasi melalui sosial media. Simbol-simbol bermakna perlawanan seperti bendera One Piece dan warna pink hijau tidak akan berarti apabila tidak ada media yang membesarkannya. Peran sosial media selaku alat perubahan sosial semakin menonjol setelah demonstrasi nasional di akhir Agustus 2025, bahkan Influencer internet seperti Ferry Irwandi dan Jerome Polin dijadikan sebagai figur dari pihak demonstran. Melihat banyaknya bukti dari peran sosmed dalam membentuk wajah perpolitikan nasional, maka sosmed juga dapat menjadi alat kontrol dan pengawas perpolitikan yang ada di daerah.

Pemberitaan tentang politik di daerah jauh lebih terbatas dibanding pemberitaan perpolitikan nasional. Kesadaran politik masyarakat yang masih belum tinggi sehingga banyak orang yang mengabaikan politik daerah. Oleh karena itu, tidak jarang kita menemui orang yang tidak tahu nama dari bupati/walikota daerah dimana mereka tinggal. Lalu ada faktor ekonomi dalam bentuk ketimpangan infrastruktur. Listrik, misalnya, adalah salah hal yang vital untuk perusahaan berita beroperasi lancar . Sayangnya, tidak sedikit wilayah di Indonesia yang belum sepenuhnya dialiri listrik. Permasalahan yang selanjutnya adalah soal masyarakat dan budaya. Minimnya liputan tentang politik daerah mengakibatkan kepala daerah maupun pejabat daerah untuk lebih rentan bertindak semena-mena. Tidak seperti politisi pusat yang akan segera dihampiri para wartawan bila berbuat tidak sepatutnya, politisi di daerah relatif terhindar dari serbuan wartawan karena selain minimnya kekuatan pers untuk menjadi wasit, tidak jarang ditemukan cerita bahwa politisi daerah berperan dalam pembungkaman pers, baik itu melalui ormas, sogokan, hingga kriminalitas. Kesulitan semakin ditambah dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang sebenarnya salah, seperti membungkam perbedaan pendapat atas nama harmoni dalam masyarakat maupun sikap penokohan yang sangat kental. Bahkan dalam beberapa kasus, kepala daerah yang korup pun masih didukung karena alasan yang sulit diterima oleh kaum yang berintelek.

Saat ini, sosial media adalah substitusi yang ampuh dalam menyebarkan berita. Pertama, pers tidak lagi memonopoli persebaran informasi. Selama akses terhadap ponsel tidak ditutup dan sinyal internet yang kuat, sebuah berita dapat viral karena rekaman dari sebuah ponsel. Kedua, Pintu keluar informasi di sosmed jauh lebih luas karena pengirim dapat upload di berbagai tempat selama internet masih jalan. Selama Indonesia tidak memiliki Great Firewall ala Tiongkok, persebaran informasi di dunia maya masih cukup sulit untuk dibendung atau disensor. Alhasil, intimidasi dan tekanan sosial dalam daerah tidak akan berbuah banyak bila berita sudah diketahui satu negara. Misalnya, pada tahun 2023 lalu, provinsi Lampung disorot oleh warganet akibat postingan TikTok tentang jalanan di Lampung yang sangat buruk. Postingan yang viral itu menyebabkan warga Lampung untuk menggunakan sosmed untuk memperlihatkan realita jalanan di Lampung. Bahkan Presiden Indonesia saat itu, Joko Widodo, melakukan kunjungan ke Lampung beberapa hari kemudian. Sosial media tidak hanya menjadi alat penyebaran informasi, sosmed mampu memperluas gerakan dan tekanan dalam masyarakat. Contoh paling relevan dari manfaat sosial media terhadap pembelaan masyarakat terjadi di Pati pada bulan Agustus 2025. Liputan tentang demonstrasi warga Pati terhadap bupati mereka menginspirasi orang Indonesia untuk tegak melawan ketidakadilan serta menyadarkan masyarakat akan realita bahwa banyak daerah yang berencana maupun sudah menaikan Pajak Bumi Bangunan.

Sosmed bukanlah media yang sempurna. Kita perlu menyadari bahwa sosial media bisa meretakan persatuan mengingat masalah-masalah seperti literasi digital yang rendah dan maraknya berita hoax adalah alarm dari kekuatan sosial media. Belum lagi soal AI (Artificial Intelligence) yang semakin hari semakin mengaburkan antara fiksi dan realita. Namun untuk saat ini, sosial media telah mampu menunjukan perannya selaku instrumen pengawasan pemerintah daerah. Setidaknya, masyarakat dapat berkata kepada pemerintah..

"Siapa anda? Pelayan masyarakat."