Di balik kekayaan seseorang, tersembunyi jutaan kemiskinan. Realita kondisi ekonomi nasional saat ini. Kesenjangan ekonomi meningkat paskapandemi. Mereka yang tidak terdampak secara langsung bereuforia mengumbar kekayaan, sementara banyak rakyat hidup dalam keterbatasan di bawah garis kemiskinan.
Kasus penganiayaan Mario Dandy terhadap David membukakan pintu informasi tentang krisis moralitas ekonomi. Satu persatu, pejabat ASN (Aparatur Sipil Negara) dibongkar oleh warganet yang punya sensitivitas terhadap gejolak ekonomi. Keresahan yang juga dialami tokoh publik ketika merasa dikhianati perkara kewajiban membayar pajak namun uangnya untuk foya-foya para pejabat.
Goncangan struktural di tubuh kementerian memunculkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bagaimana pemberlakuan sistem dan tata kelola keuangan negara yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Padahal secara konsep, ASN merupakan abdi negara yang punya moralitas menyerahkan jiwa raga untuk kepentingan negara.
Penyimpangan beberapa pejabat yang hidup hedonis di media sosial menjadi cambuk tentang apatisnya pejabat melihat kondisi perekonomian nasional. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang pada periode sebelumnya. Dari "kasus sepele" mampu membuka tabir bobroknya perekonomian nasional. Ketidakmampuan pemerintah untuk melakukan pemerataan ekonomi dan lebih terpusat pada oknum pejabat yang bebas pamer kekayaan.
Krisis Ekonomi Global
Tantangan terhadap ancaman resesi global sering menjadi fokus pejabat menyiasati strategi kemandirian ekonomi nasional. Sementara bagi rakyat menengah ke bawah tidak begitu mempedulikan. Kemiskinan menghalangi mimpi masyarakat untuk berandai-andai punya harta dan aset yang melimpah. Kebutuhannya hanya untuk bertahan hidup.
Sementara bagi pejabat kaya akan menghadapi masalah resesi dari banyaknya jumlah usaha (bisnis), penumpukan aset, hingga pendapatan dan karir pekerjaan. Belum datang resesi global, integritas kementerian keuangan sebagai salah satu yang punya otoritas pengendali ekonomi nasional diguncang penyelewengan anggaran beberapa pejabatnya.
Dampaknya, penurunan pendapatan negara secara signifikan karena kampanye antipajak yang menggema beberapa hari di media sosial. Pencopotan atau pemecatan beberapa pejabat tentu tidak instan menyelesaikan masalah. Darurat kepercayaan publik meruntuhkan dominasi kapitalisme pejabat di pemerintahan.
Ketika petani harus prihatin terhadap inkonsistensi iklim dan tidak meratanya subsidi pupuk, ketika buruh bergelut memperjuangkan upah untuk kesejahteraan keluarga, dan ketika pengangguran berharap kecukupan bantuan sosial, pejabat di pemerintahan malah mengumbar kekayaannya. Hilangnya sense of crisis pejabat tentu menjadi parameter tentang kondisi ekonomi Indonesia.
Kekayaan Tersembunyi
Ketidakpatuhan terhadap pelaporan harta kekayaan pejabat kepada PPATK kontradiktif dengan kepatuhan rakyat miskin yang taat pajak. Harapan terhadap kemajuan negara tidak teraplikasi dengan baik ketika isu penyelewengan anggaran pejabat semakin gencar dibongkar di media sosial.
Pemanggilan beberapa pejabat tinggi kementeriaan keuangan yang diinisasi oleh Sri Mulyani (9/3) di Jakarta semakin menambah kecurigaan masyarakat tentang misi terselubung untuk menyembunyikan kekayaan. Hal ini didasarkan pada kesadaran masyarakat tentang harta tak wajar para pejabat.