Setelah membeberkan anggota DPR yang dituduh melakukan pemerasan, saya tergelak-gelak melihat lelucon baru si menteri. Bayangkan dari sepuluh yang dia sebut kemudian dilaporkan menjadi hanya dua, sebuah taktik kuno mengulur-ulur waktu dalam menjelaskan inefisiensi yang dilakukan oleh PLN.
Siapa yang tidak tahu sejumlah rumor tentang BUMN yang menjadi sapi perahan tidak hanya oleh DPR, namun oleh polisi, jaksa, pemda, DPRD, LSM, wartawan dan siapapun yang bisa memeras termasuk massa. Namun, mengapa dengan mudah bisa diperas? Oh, kalau bersih kenapa harus risih, demikian kata-kata yang dipopulerkan. Ini tentu berhubungan dengan perilaku mengurus perusahaan negara ini yang jauh dari prinsip good corporate governance. Itulah sebabnya uang suap yang kemudian bisa berubah menjadi diperas bisa berseliweran di perusahaan BUMN dengan mudah.
Sekarang apa yang sudah diilakukan pak menteri dahlan dalam menyelesaikan KRL setelah mondar mandir membawa segerombolan wartawan naik kereta, justru harga tiket naik dan pelayanan makin amburadul. Apa hasil marah-marah di gerbang pintu tol? Seorang teman jurnalis berseloroh,apa bedanya jokowi dengan dahlan, kalau jokowi kami harus begadangan dan tak tahu besok agendanya apa, kalau menteri BUMN memang bawa wartawan kemana-mana hehehe. Semoga selorohan tersebut salah.
Oke, kembali kesoal kalau bersih mengapa harus risih. Sebab, beberapa petinggi BUMN juga diisi oleh orang-orang pak menteri yang latar belakangnya adalah wartawan group media massanya dahulu. Sementara pembenahan di pertamina, migas, ptpn, bulog tak juga dilakukan. Akhirnya, tipis beda antara menyuap dan diperas dalam tradisi BUMN. Sebab kultur warisan tidak berubah.
Akhirnya mengapa menjelaskan soal inefisiensi PLN kepada DPR harus berputar-putar semacam ini. Meskipun DPR citranya sangat buruk dan busuk, menjelaskan kepada DPR adalah kewajiban, mengajarkan penghormatan kepada institusi demokrasi yang ada. Kegaduhan yg tidak perlu dan membuang energi saja.
Aa