Lihat ke Halaman Asli

ISMEI JAWA TIMUR

Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia

SEMMI Malang Raya Dorong Diskusi Publik Bahas Sikap Bea Cukai Dalam Pemberantasan Rokok Ilegal

Diperbarui: 13 Oktober 2025   12:01

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

RIZKY ALFITRA selaku KETUA UMUM SEMMI MALANG

SIARAN PERS

Malang, 9 Oktober 2025 - Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Malang Raya berencana menggelar Diskusi Publik sebagai bentuk dukungan sekaligus pengawalan terhadap kebijakan Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal.

Ketua Umum SEMMI Malang Raya, Rizky Alfitra, menyampaikan bahwa kegiatan ini diinisiasi karena masih terdapat berbagai persoalan dan dilema dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat daerah.

SEMMI menilai perlu ada ruang diskusi terbuka yang mempertemukan pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mencari solusi yang berkeadilan.

Adapun tema kegiatan yang diangkat adalah:

"Sikap Pimpinan Bea Cukai Malang Dalam Memberantas Peredaran Rokok Ilegal: Dalam Dilema Antara Tegas Terhadap Kepatuhan Hukum dan Undang-Undang atau Memihak Pabrik Rokok Ilegal yang Mensejahterakan Perekonomian Masyarakat Lokal."

Rizky menjelaskan, sebelum melaksanakan diskusi publik, pihaknya akan melakukan audiensi dengan pimpinan Bea Cukai Malang untuk melihat langsung respons dan sikap mereka terhadap isu rokok ilegal yang masih marak di wilayah Malang Raya.

"Kami tidak ingin kegiatan ini hanya bersifat kritik tanpa dasar. Karena itu, kami akan melakukan audiensi terlebih dahulu dengan pihak Bea Cukai Malang. Kami ingin mendengar langsung bagaimana komitmen dan langkah nyata yang telah dan akan mereka lakukan," ungkap Rizky Alfitra, Ketua Umum SEMMI Malang Raya.

Lebih lanjut, Rizky menegaskan bahwa SEMMI Malang Raya mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam pemberantasan rokok ilegal. Namun demikian, pihaknya juga menekankan pentingnya transparansi dan ketegasan dalam penegakan hukum, tanpa diskriminasi ataupun kepentingan ekonomi sesaat.

"Kami mengapresiasi langkah Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memerangi rokok ilegal. Tapi kami juga berharap agar penegakan hukum di daerah benar-benar dilakukan secara tegas, transparan, dan berkeadilan, bukan setengah hati," tegasnya.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline