Kualitas demokratis harus dijunjung tinggi dan tidak bisa dikalahkan begitu saja karena alasan situasi krisis. Hemat boleh saja, tapi fakta sejarah harus dipertahankan sebagai bukti kemajuan bangsa ini |Ino Sigaze.
Tema tentang "Nomor urut partai di Pemilu 2024" layak dibahas sejak sekarang ini. Polemik dan diskusi bisa saja menjadi wawasan penentu kebijakan terkait keputusan yang sangat dipengaruhi oleh suara tertentu.
Sorotan tema Kompasiana kali ini bagi saya sangat menarik, karena sekalipun sudah ada sinyal baik bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah telah mengakomodir usulan nomor urut partai peserta pemilu sebagaimana diutarakan Bu Megawati Soekarnoputri, Kompasianer tetap diberi kesempatan untuk menyalurkan gagasan-gagasannya.
Mengapa seperti itu? Ada beberapa alasan yang bisa menjadi rujukan pertimbangan lain berhadapan dengan usulan Bu Megawati:
1. Partai peserta pemilu tentu saja bukan hanya PDIP, jadi tidak bisa satu usulan dari Ketua umum PDIP diakomodir sebagai yang mutlak
Tentu saja langkah terbaik adalah meminta usulan dan pertimbangan dari setiap partai peserta pemilu 2024 nanti. Usulan dan pertimbangan harus disertai dengan argumen-argumen yang mendasar.
Hemat saya usulan Bu Mega memang bisa menjadi satu pertimbangan, tetapi bagaimana dengan tulisan tahun pada pemilu sebelumnya dan bagaimana dengan partai baru yang ikut dalam kontestasi pemilu 2024 nanti.
Apakah karena alasan hemat itu, partai baru dieliminir saja? Rasanya tidak adil dan tentu saja rasa demokratis kita sungguh dipertanyakan.
Ya, krisis memang kita rasakan, tetapi alasan hemat harus masuk akal. Masak sih pemerintah tidak punya dana yang cukup untuk pemilu?
2. Pemilu dan seluruh prosesnya adalah fase edukasi bagi anak bangsa ini
Fase dan proses edukasi bagi anak bangsa ini tidak dilakukan dengan mengeliminir yang lain atau yang kecil (Partai baru misalnya) hanya dengan alasan supaya hemat.