Saya baru saja membaca pernyataan Ketua Umum (Ketum) PBNU KH Said Aqil Siradj di detik.com. Lalu saya membayangkan bagaimana negara-negara konsumen vaksin itu kalah dan "dijajah".
Pernyataan dari KH Said intinya adalah bahwa saat ini negara yang hanya konsumsi vaksin akan terus mengeluarkan uang. Uang digunakan untuk mengimpor vaksin. Imbasnya, negara pengimpor bisa didikte oleh produsen vaksin.
Saya tak sedang bicara Indonesia saja, tapi semua negara pengimpor. Bisa dibayangkan jika Covid-19 menyerang dahsyat. Lalu, di tengah serangan itu, banyak warga yang abai protokol kesehatan.
Warga abai protokol kesehatan karena banyak alasan. Misalnya sudah lelah, tak percaya Covid-19, dan lainnya. Ketika protokol kesehatan diabaikan maka besar potensi merebaknya Covid-19.
Kalau sudah banyak yang terpapar, maka rumah sakit penuh, maka kesulitan makin mengerikan. Gerak makin sulit karena ancaman begitu luar biasa.
Pernahkah terbayang, berapa uang yang dikeluarkan untuk melawan Covid-19? Mulai dari dirawat, makan, transportasi, dan lainnya.
Ada pengeluaran dana untuk melawan Covid-19. Belum lagi swab itu. Apakah swab itu gratis? Ya ngga lah. Negara atau individu mengeluarkan uang.
Tempat bukan rumah sakit disulap jadi rumah sakit membutuhkan dana? Kayaknya membutuhkan dana. Setidaknya para pekerja yang menyulap sebuah tempat jadi rumah sakit, juga perlu diberi upah.
Dengan segala pengeluaran itu, muncul pula pengeluaran membeli atau mengimpor vaksin. Vaksin pertama didapat, ternyata virusnya sudah berbiak. Virus sudah makin ganas. Dibutuhkan vaksin berbeda. Akhirnya butuh duit lagi untuk impor lagi.
Jika banyak rakyat yang terpapar lalu vaksin menipis bagaimana? Ya itulah mungkin arah pengendalian. Negara yang punya vaksin akan menjadi pengendali dunia.
Pernyatan KH Said mengingatkan kembali soal kemungkinan buruk terkait pandemi ini. Setelah kita ingat kembali, apakah masih akan meremehkan Covid-19?