Tahukah apa yng sedang diinginkan masyarakat menyikapi berbagai isu viral saat ini?
Masyarakat semakin bosandan lelah dengan fenomena polemik ijazah Jokowi tidak adanya kepastian hukum serta waktu kapan berakhir. Jika Jokowi dan banyk pihak sengaja mengambil keuntungan dari kegaduhan tersebut, tentunya masyarakat harus melakukan perlawanan.
Akhir orkestrasi polemik ijazah Jokowi harusnya selesai tuntas di meja persidangan Polda Metro Jaya nanti. Jika tidak dituntaskan, dan tidak bisa menghasilkan kesepakatan mengikat artinya rakyat siap melakukan mosi tidak percaya.
Para pihak yang harusnya bertanggung jawab memutuskan polemik ijazah Jokowi secara pemetaan perkara dan orang yang terlibat yakni para pihak.
Mereka Yang Bertanggung Jawab
pertama Jokowi selaku pemilik ijazah dan pelapor. Jokowi wajib hadir dan memenuhi kewajiban dan juga janjinya ke publik untuk membawa dan menunjukkan ijazah aslinya. Sebagai pihak terlapor sudah seharusnya Jokowi wajib membuktikan ijazah yang diperdebatkan tersebut asli.
Kedua, Pihk Polda Metro Jaya akan atau sudah menjalankan proses persidangan dan juga panggilan akhir, menjadi tempat digelar perkara. Melibatkan tim penyidik beserta terakhir membuat keputusan akhir apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Polda Metro Jaya menjadi institusi resmi penegak dan juga pemutus keadilan. Dibutuhkan integritas dan loyalitas pada hukum, bukan bekerja atas pesanan khusus.
Dan terakhir Roy Suryo Cs sebagai tim ahli dan juga terlapor. Roy Suryo Cs mempunyai kesempatan terakhir dengan segala usaha dan kepintaran sebagai ilmuwan wajib membuktikan ilmiah apakah ijazah asli yang dilihat di pengadilan nanti bisa diyakininya produk ijazah palsu.
Di sini integritas dan loyalitas keilmuannya diuji dan dipertahankan. Lebih penting lagi, Roy Suryo siap menerima hasil temannya sebagai kebenaran mengikat, apapun hasilnya.
Jangan ada kecurigaan publik adanya konspirasi jika kegaduhan hasil temuannya dengan menyebutkan ijazah Jokowi palsu dibuat dengan sengaja untuk kepentingan tertentu seperti memberikan panggung politik Jokowi dalam jangka waktu tertentu.
Tidak Kondusif dan Banyak Kepentingan Bermain