Presiden Jokowi memiliki program pemerataan pembangunan dengan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, karena infrastruktur yang baik dapat mendukung kemajuan ekonomi setiap daerah.
Pemerintah seolah sudah berhitung, memaksa para pengusaha tambang untuk beralih mengerjakan project-project itu. Mungkin karena pemerintah ingin fokus maka sengaja menutup kran dunia pertambangan, walhasil eksodus yang terjadi oleh para pengusaha tambang menuju project infrastruktur seolah sudah disekenariokan.
Mereka harus memiliki smelter untuk hasil produksi tambangnya. Pemerintah membuat regulasi begitu. Para pemain dengan modal terbatas, memilih memberhentikan kegiatan tambangnya dan melelang peralatannya. Bagi pengusaha besar, bahkan namanya sudah masuk 50 pengusaha tersukses dan terkaya di Indonesia, mereka melihat itu sebagai peluang. Beralihnya para pengusaha menengah menuju project infrastruktur, membuat mereka semakin leluasa menguasai dunia pertambangan.
Indonesia Timur, seperti papua yang kaya akan hasil tambang namun kehidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan, seperti sengaja akan mendapatkan perhatian khusus. Ribuan meter kubik batu split diangkut kapal-kapal tongkang dari Sulawesi menuju ke sana pada setiap harinya. Hot moment, pengusaha itu dengan sisa keringatnya membangun stone crusher plant, jetty disepanjang pantai timur Palu. Desa Loli menjadi primadona disana. Gunung-gunung dikeruk, masyarakat sekitar mendapat polusi debu dan kebisingan serta penghasilan dari menjadi tenaga kasar disana.
Apakah benar bahwa pemerintah sengaja mengalihkan para pengusaha itu ?
Salam,