Dalam beberapa bulan terakhir, kebijakan ekonomi Presiden Donald Trump kembali menuai perhatian.
Setelah menjabat kembali selama lebih dari enam bulan, sejumlah langkah proteksionis seperti kenaikan tarif impor dan regulasi fiskal baru mulai menunjukkan konsekuensi terhadap perekonomian Amerika Serikat.
Data terbaru memperlihatkan pelemahan di sektor ketenagakerjaan, meningkatnya inflasi, dan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menimbulkan kekhawatiran di kalangan analis dan pelaku pasar.
Laporan pekerjaan nasional yang dirilis pada awal Agustus menunjukkan hasil di bawah ekspektasi.
Respons Trump terhadap data tersebut justru menimbulkan kontroversi.
Alih-alih memberikan penjelasan komprehensif, Presiden memutuskan untuk memecat kepala lembaga statistik yang menerbitkan laporan tersebut, dan menyebut data itu "dimanipulasi," meskipun tanpa bukti kuat.
Di sisi lain, Gedung Putih menyatakan bahwa kebijakan tarif merupakan bagian dari strategi negosiasi internasional yang dinilai berhasil karena sejumlah negara seperti Uni Eropa, Jepang, dan Indonesia tidak membalas kebijakan tarif AS.
Namun demikian, para pakar memperingatkan bahwa beban kebijakan ini pada akhirnya akan ditanggung oleh konsumen domestik dalam bentuk harga barang yang lebih mahal.
Kritik terhadap kebijakan ekonomi Trump juga muncul dari kalangan Partai Republik sendiri. Konsultan politik senior Kevin Madden menekankan bahwa keberhasilan program ekonomi tidak cukup hanya dikelola melalui retorika atau pengaruh media sosial.
"Persepsi publik tidak bisa dikendalikan selamanya jika kenyataan ekonomi justru memburuk," ujarnya.