Waktu Setya Novanto mengumumkan bahwa Golkar mendukung kepemimpinan presiden Jokowi, dan akan mengusungnya menjadi presiden pada periode II, pendukung Jokowi langsung lupa, bahwa Novanto pernah mencatut nama presiden Jokowi dalam kasus rekaman kontrak PT Freeport Indonesia.
Publik dan pendukung Jokowi juga lupa atau pura-pura lupa bahwa Setya Novanto pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang terhadap Akil Mochtar, terkait sengketa pemilihan kepala daerah yang bergulir di Mahkamah Konstitusi.
Waktu Jokowi menerima Setya Novanto sebagai partner politik diparlemen, pendukung Jokowi langsung lupa bahwa dalam kapasitas dia sebagai Ketua DPR bersama Fadli Zon pernah menghadiri acara jumpa pers kampanye capres Donald Trump di New York. Dimana pada acara itu Trump menyebut Setya Novanto sebagai orang paling penting dari Indonesia.
Mungkin Jokowi dan pendukungnya berpikir pragmatis. Biarlah kesalahan masa lalu Setya Novanto ditutupi, supaya jalan kedepan menuju Indonesia baru yang bebas dari bayang-bayang masa lalu, dibawah kepemimpinan Jokowi bisa berjalan lancar.
Presiden Jokowi butuh dukungan politik penuh dari Setya, untuk menghadapi tekanan masive dari kelompok radikal dan para elit politik busuk baik diparlemen maupun diluar parlemen, dimana banyak diantaranya adalah kolega Setya Novanto. Masuknya Setya Novanto dalam koalisi pemerintah diharapkan akan meredam tekanan oposisi yang selalu menganggu kinerja dan konsentrasi pemerintah.
Diluar perhitungan presiden Jokowi, Setya Novanto kena lagi kasus mega korupsi eKTP. Setya disebut menerima 11% dari dana proyek itu atau uang sebesar Rp574,2 miliar.
Tentu saja Setya Novanto berada dalam posisi terjepit. Novanto butuh dukungan dan perlindungan presiden supaya dia tidak dikirim KPK kepenjara. Tapi Jokowi tidak mungkin pasang badan lagi pada kasus yang menimpa Setya Novanto kali ini. Kasus korupsi eKTP ini jumlahnya sangat dasyat, tidak mungkin ditoleransi.
Jokowi tidak akan intervensi KPK, sebagaimana dia tidak bisa mengintervensi proses pengadilan Ahok. Sikap Jokowi yang berpihak pada proses hukum ini, akibatnya adalah presiden kehilangan dukungan politik potensial dari Setya Novanto.
Putus hubungan dengan seorang Setya Novanto resikonya besar sekali. Karena ada kekuatan dasyat dibelakang Novanto. Buktinya adalah, DPR berhasil meloloskan Hak angket DPR terhadap KPK yang sangat kontroversial itu. Karena Hak angket itu tidak rasional karena bertujuan melemahkan lembaga independen itu.
Bahkan ketika Setya Novanto ditetapkan KPK sebagai tersangka, koleganya yang setia Fahri Hamzah langsung berkomentar, bahwa kasus e-KTP itu tidak ada dan hanya rekayasa. Fahri menuding KPK hanya ingin memenuhi janji kepada masyarakat. Bahkan Fahri menantang KPK kalau mereka bisa menemukan uang Rp. 500. milyar. (Kompas. 17.07. 17).
Jadi putus hubungan dengan Setya Novanto, bukan hanya kehilangan dukungan politik potensial saja, tapi justru menambah jumlah musuh politik Jokowi.