Kompasiana - Sudah tak terhitung berapa kali saya menjejakkan kaki di tanah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Flores yang menyimpan sejuta pesona sekaligus ironi.
Dari Maumere hingga Labuan Bajo, setiap perjalanan adalah sebuah pengingat akan keindahan alam yang tak tertandingi, namun juga tamparan keras akan realitas yang begitu kontras di malam hari: lampu jalan masih menjadi sebuah kemewahan.
Terutama di daerah Boawae, tempat asal istri saya, penerangan jalan cukup layak menjadi atensi berbagai pihak untuk dicarikan solusinya. Bukan hanya jalan-jalan kecil di pedesaan, namun bahkan jalan negara (Trans Flores) juga masih gulita di beberapa titik.
Pembangkit listrik tenaga diesel yang kerap beroperasi pun tak bisa diandalkan sepenuhnya, dengan jadwal padam yang acak dan tegangan yang tak stabil. Ini bukan lagi cerita lama, ini adalah realitas hari ini, di jantung visi Indonesia Emas 2045.
Saya ingat betul, menelusuri jalan Trans Flores yang berkelok di malam hari, adalah sebuah experience yang campur aduk antara keindahan bintang di langit yang jernih dan ketakutan akan jurang di sisi jalan yang tak terjamah cahaya.
Lampu jalan dengan solar panel, secara teknis, sangat mungkin untuk membantu agar jalan-jalan vital ini memiliki penerangan yang memadai saat malam, mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan rasa aman.
Namun, mengapa implementasinya masih jauh panggang dari api? Mengapa infrastruktur dasar seolah "terlupa" di tengah gembar-gembor pembangunan nasional?
Saya berikan contoh bagaimana indahnya jalur darat Labuan Bajo yang pernah diposting seorang Raffi Ahmad. Ratusan spot seperti itu terbentang luas dari barat hingga timur.
Disinilah perlu diperhatikan, bahwa keamanan pengendara di malam hari juga layak mendapat atensi. Di malam hari inilah para pejuang pengiriman barang seperti ekspedisi akan memulai petualangannya. Pengadaan lampu jalan yang memadai, selain memperlancar alur transportasi juga bisa menipiskan kesenjangan yang ada.
Kesenjangan ini, antara pusat dan pinggiran, Jawa dan luar Jawa, adalah bom waktu yang harus segera dinetralisir. Misi Indonesia Emas 2045, dengan segala kemegahannya, akan terasa hampa jika pemerataan kesejahteraan dan akses infrastruktur dasar tak menjadi kebutuhan mutlak.