Indonesia tengah memasuki babak baru dalam lanskap politik nasional. Setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto, berbagai kebijakan dan arah pemerintahan mulai menunjukkan pergeseran yang signifikan. Politik Indonesia saat ini ditandai oleh konsolidasi kekuasaan, reformasi kelembagaan, dan tarik ulur kepentingan antar partai.
Konsolidasi Pemerintahan Baru
Presiden Prabowo memulai masa jabatannya dengan menggelar sidang kabinet paripurna dan pertemuan strategis dengan tokoh-tokoh nasional, termasuk mantan Presiden Joko Widodo. Fokus utama pemerintahan saat ini adalah ketahanan nasional, swasembada pangan, dan penguatan peran militer dalam menjaga aset negara.
Kebijakan awal menunjukkan pendekatan yang lebih tegas terhadap pengawasan sumber daya alam dan modernisasi TNI, termasuk pengembangan teknologi kecerdasan buatan untuk pertahanan.
Politik Patronase dan BUMN
Salah satu isu yang mencuat adalah dominasi politisi dalam jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Transparency International Indonesia mencatat bahwa lebih dari 160 kursi komisaris diisi oleh politisi, dengan Partai Gerindra mendominasi. Praktik ini menimbulkan kekhawatiran akan lemahnya meritokrasi dan potensi konflik kepentingan.
Revisi Undang-Undang BUMN yang baru disahkan diharapkan dapat mengurangi praktik rangkap jabatan dan mendorong profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan negara.
Dinamika Partai Politik
Konflik internal di beberapa partai, seperti PPP, menunjukkan bahwa perebutan kepemimpinan dan pengaruh masih menjadi isu sentral. Pemerintah dituding melakukan intervensi dalam pengesahan kepengurusan partai, yang memicu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Sementara itu, partai-partai lain mulai mempersiapkan strategi untuk menghadapi pemilu daerah dan memperkuat basis dukungan di tingkat akar rumput.