Pada malam itu saya bersama petinggi HMI Cabang Malang, di sebuah warung kopi (warkop) dimana kami berdialektika membahas dan berdiskusi mengenai pendidikan Indonesia saat ini, karena pendidikan merupakan kebutuhan mendasar (primer) masyarakat Indonesia yang harus di akses untuk menjadi masyarakat yang cerdas, berinovatif serta berkreatif, selain itu pendidikan merupakan alat untuk bisa keluar dari zona kebodohan serta kemiskinan.
Merujuk pada pembukaan undang-undang dasar 1945 pada alinea yang ke empat poin yang ke tiga yakni "mencerdaskan kehidupan bangsa". Artinya pendidikan harus berorentasi pada kecerdasan masyarakat Indonesia pada umumnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dalam hal ini pendidikan tidak hanya menjamin kecerdasan dan kepintaran manusia tapi juga menjamin moral dan etika.
Fakta menunjukan bahwa pendidikan mengalami degradasi moral dan etika, sehingga banyak yang selesai studi pendidikannya ketika menjadi pejabat publik bukan menjadi pejabat publik yang orentasinya melayani masyarakat demi terciptanya kesejahteraan masyarakat, justru menjadi pejabat publik yang koruptor.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatatan bahwa kasus korupsi pejabat publik semakin meningkat (Data KPK, Angka Penindakan Korupsi pada 2018 Turun 41,2 Persen - Kompas.com), ( Korupsi di daerah dalam rekor KPK sepanjang 2018).
Sedangkan kasus korupsi dalam pendidikan itu sendiri tak terhindarkan, KPK mencatat bahwa justru kasus korupsi paling banyak ada dalam pendidikan. Artinya pendidikan kita memang mengalami degradasi moral dan etika.
Maka sudah seharusnya semua elemen baik, masyarakat, LSM, lembaga pendidikan, baik pendidikan non formal maupun formal untuk menerapkan pendidikan yang berjiwa moral, etika, sehingga ketika menjadi pejabat publik, orentasinya kesejahteraan masyarakat bukan orentasi pada korupsi.