Warga Papua Suarakan Penolakan terhadap OPM yang Paksa Meminta Dana untuk Beli Senjata

Komitmen aparat gabungan dalam menumpas aktivitas Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin menunjukkan hasil nyata. Salah satu temuan paling mengkhawatirkan adalah praktik pemerasan yang dilakukan OPM terhadap kepala desa dan kepala distrik di berbagai wilayah Papua. Mereka dipaksa menyerahkan dana desa yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama OPM memeras dana ini adalah untuk membiayai operasional kelompok, termasuk pembelian senjata, logistik, dan mobilisasi anggota. Pola pemerasan ini dilakukan dengan intimidasi dan kekerasan, yang membuat para kepala desa tidak punya pilihan selain mengikuti perintah, agar tidak menjadi sasaran kekerasan lebih lanjut. Akibatnya, program pembangunan desa terganggu dan masyarakat sipil menjadi korban berulang dari konflik berkepanjangan.

Pola pemanfaatan dana desa oleh OPM ini menunjukkan bahwa mereka tidak sekadar mengandalkan kekuatan bersenjata, tetapi juga mengeksploitasi sistem pemerintahan lokal demi kepentingan mereka sendiri. Beberapa kepala desa dan kepala distrik yang tertangkap telah mengakui secara terbuka bahwa mereka menyerahkan dana tersebut setelah mendapat tekanan langsung dari OPM. Dana-dana yang berhasil mereka kumpulkan dialihkan untuk membeli senjata dan mendanai pergerakan separatis yang selama ini terus mengganggu stabilitas Papua. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan serius terhadap amanah publik dan menjadi ancaman nyata terhadap fungsi pemerintahan di tingkat desa. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap anggaran desa harus diperketat, dan aparat desa perlu mendapat perlindungan agar tidak terus menjadi sasaran tekanan OPM.

Upaya aparat gabungan juga terbukti efektif dalam menggagalkan rantai pasokan logistik OPM, khususnya penyelundupan senjata dan amunisi. Dalam kasus terbaru, aparat gabungan berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan butir amunisi berbagai kaliber yang diduga kuat dipesan oleh OPM. Penangkapan dilakukan di wilayah perbatasan Papua dan Papua Nugini, tempat yang selama ini dikenal sebagai jalur rawan penyelundupan. Amunisi tersebut disamarkan dalam muatan barang sipil dan akan disalurkan ke kelompok OPM di wilayah pegunungan. Keberhasilan ini memperkuat bukti bahwa OPM memiliki jaringan luas untuk memenuhi kebutuhan persenjataan, baik dari dalam negeri maupun dari luar wilayah Indonesia. Langkah cepat aparat dalam membongkar jaringan ini sangat penting untuk memutus aliran logistik kelompok separatis.

Tidak kalah penting adalah dukungan dari masyarakat sipil. Aksi ratusan warga Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya yang turun ke jalan untuk menolak kehadiran OPM merupakan sinyal kuat bahwa rakyat Papua mendambakan kedamaian, bukan konflik. Suara-suara masyarakat seperti Henokh Weya dan Fransiskus Kobogau yang menyerukan kebutuhan akan sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur, menjadi bukti bahwa kehadiran OPM bertentangan dengan kepentingan rakyat Papua sendiri. Masyarakat yang berani bersuara harus dilindungi dan dijadikan mitra strategis dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan produktif.

Selain masyarakat dan pemerintah, integritas institusi penegak hukum dan ketegasan dalam menindak oknum aparat yang terlibat sangat krusial. Kasus keterlibatan mantan prajurit dan anggota polisi dalam jaringan penyelundupan senjata untuk OPM menunjukkan adanya celah serius yang harus segera ditutup. Ketika oknum aparat sendiri berkhianat, maka kepercayaan publik ikut tergerus. Oleh karena itu, reformasi internal dan pengawasan berlapis menjadi bagian penting dari solusi menyeluruh, karena keberhasilan aparat gabungan sangat tergantung pada integritas para anggotanya.

Dengan sinergi yang kuat antara aparat gabungan, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan institusi penegak hukum, persoalan OPM bisa dituntaskan secara menyeluruh. Papua memerlukan stabilitas agar dapat membangun masa depannya, dan stabilitas itu hanya bisa diraih apabila semua unsur bangsa bergerak dengan visi yang sama: menghadirkan damai yang adil dan berkelanjutan. Penindakan tanpa dukungan sosial-politik tidak akan cukup, sebagaimana sebaliknya, aspirasi damai masyarakat tidak akan terwujud tanpa keamanan yang dijaga bersama. Kolaborasi nasional adalah kunci untuk membuka jalan menuju Papua yang aman, sejahtera, dan bermartabat.