LAMPUNG SELATAN- Keberadaan pemerintah, esensinya sebagai penyedia layanan publik goods atau memberikan pelayaan pada kebutuhan publik secara maksimal, sebisa mungkin diupayakan gratis. Khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Ironis jika dinas instansi milik pemerintah yang bergerak di dua bidang itu dijadikan pendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
Demikian diungkapkan Zaelani, aktivis yang juga Koordinator LMND Lamsel itu pada Editor, kemarin.
"Kami menilai itu upaya untuk melupakan hak- hak rakyat," katanya. Pernyataan itu penting, lanjutnya, sebab maindset pemerintah saat ini sudah hampir kehilangan arah.
Bayangkan, bebernya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang sebenarnya institusi pelayan utama kesehatan masyarakat, justru dipaksa terus meningkatkan PAD.
"Hal ini jelas berimplikasi pada buruknya pelayanan pada masyarakat miskin, padahal negeri ini milik rakyat," tegasnya.
Diketahui, sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Lamsel Drs. Ishak secara khusus memberikan apresiasinya kepada RSUD Bob Bazar yang mampu meningkatkan target PAD-nya hingga mencapai Rp.16 M pada tahun anggaran 2012 ini. Ia berharap, PAD RSUD Bob Bazar kembali dapat ditingkatkan pada tahun 2013 mendatang.
"Tahun ini untuk RSUD sudah sangat baik. Namun saya berharap pada tahun anggaran 2013 mendatang dapat meningkat kembali menjadi Rp.18 miliar," ungkapnya pada wartawan.
Tidak hanya kepada RSUD Bob Hazar, Ishak mengharapkan adanya peningkatan PAD juga secara umum pada Dinas Kesehatan.
Tercatat, pada tahun 2012, Dinas Kesehatan ditargetkan pencapaian PAD Rp.12,8 miliar. Dari sebelumnya hanya Rp.10 miliar.
"Trend peningkatan ini harus terus dipertahankan. Saya berharap tahun depan dapat lebih baik lagi," kata Sekkab. (*)