Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang. Ribuan gugusan pulaunya menyimpan banyak sumber daya untuk kelangsungan hidup masyarakat di sekitarnya, terutama untuk masyarakat pesisir yang tinggal di dekat pantai.
Wilayah pesisir yang dimaksud ialah suatu daerah pertemuan antara daratan dan lautan. Kawasan pesisir ini menyimpan sumber daya alam yang melimpah dan dimanfaatkan oleh banyak lapisan masyarakat.
Seiring dengan peningkatan pertumbuhan penduduk di Indonesia, pemanfaatan sumber daya alam dari pesisir juga kian bertambah, termasuk pemanfaatan ruang wilayah pesisir untuk pembangunan industri, pemukiman, sektor wisata dan lain-lain. Hal ini akan menyebabkan tekanan ekosistem di kawasan pesisir sehingga dapat memungkinkan terjadinya dampak sosial maupun lingkungan yang dialami oleh banyak pihak, terutama masyarakat yang berdomisili di pesisir.
Dengan ini kawasan pesisir memerlukan pengelolaan yang tepat dan terpadu agar tata kelola lingkungan di sekitarnya menjadi lebih dinamis dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan elemen yang lain, termasuk kehidupan biota pesisir dan laut. Penerapan konsep pengelolaan pesisir secara terpadu memang masih menjumpai banyak rintangan dan hambatan, terutama untuk koordinasi antara pemerintan dan masyarakat di sekitarnya.
Paradigma masyarakat yang mengelola secara langsung potensi sumber daya pesisir banyak yang beranggapan bahwa pengelolaan yang dilakukan selama ini cenderung bersifat ekstratif serta didominasi oleh kepentingan ekonomi pusat (pemerintah) daripada ekonomi masyarakat setempat (pesisir).
Harapan mereka terhadap pemerintah ialah lebih meningkatkan sikap partisipatif, transparan, efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan tujuan pengeloaan wilayah pesisir secara terpadu.
Kurangnya sikap tersebut oleh pemerintah menjadi salah satu faktor penyebab penyimpangan sikap masyarakat yang melanggar aturan demi memperoleh tujuan pribadinya, yang tidak lain ialah pemenuhan kebutuhan pangan, finansial dan ekonomi lainnya.
Dilansir dari buku ajar pengelolaan wilayah pesisir oleh Rudianto (2019), konsep pengelolaan terpadu yang diterapkan seharusnya menimbang banyak aspek: (1) potensi dan keadaan ekosistem yang ada, (2) Terjalinnya koordinasi antara elemen pengguna ruang pesisir laut seperti industri, migas, pertambangan dan lain-lain, (3) inventarisasi kondisi biofisik seperti oseanografi, geomorfologi, kawasan rawan bencana dan lain-lain, dan (4) Dimensi waktu perencanaan tata ruang berdasarkan horizon perencanaan masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang.
Adapun elemen yang terlibat diantaranya adalah lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan sehari-hari yang di wilayah pesisir. Sinkronisasi antara elemen pengelola penting dilakukan guna mewujudkan keterpaduan konsep pengelolaan yang mencakup beberapa aspek.
Diambil dari jurnal kelautan (Effendi, 2009) aspek tersebut diantaranya : Keterpaduan ekologis, mempertimbangkan aspek daratan dan lautan dimana lokasi pesisir terletak demi meminimalisir adanya dampak bencana yang terjadi karena aktifitas di laut maupun di darat. Keterpaduan sektoral dibutuhkan untuk menghindari tumpang tindih pemanfaatan sumberdaya pesisir oleh masyarakat maupun instansi.
Keterpaduan disiplin ilmu mempertimbangkan wilayah pesisir memiliki sifat dan karakteristik yang unik dan spesifik, baik sifat dan karakteristik ekosistem pesisir maupun sifat dan karakteristik sosial budaya masyarakatnya. Oleh karena itu dibutuhkan keterpaduan disiplin ilmu dalam pengelolaan wilayah pesisir.