Rekonsiliasi pasca Pemilu 2019 mutlak diperlukan untuk mempersatukan perbedaan politik. Namun hal itu bukan berarti celah untuk bagi-bagi kursi kekuasaan.
Mungkin pesan itu yang tepat disampaikan ke Gerindra dan Prabowo Subianto.
Pasalnya, beberapa waktu lalu, Ketua DPP Gerindra Sodik Mujahid mengatakan bahwa rekonsiliasi di NKRI ini akan indah jika Ketua DPR berasal dari PDI Perjuangan, lalu Partai Gerindra mendapatkan kursi Ketua MPR.
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa partai besutan Prabowo itu mengharapkan adanya bagi-bagi kursi sebagai syarat rekonsiliasi.
Tentu saja, hal itu tidak benar. Karena umumnya, posisi strategis seperti Ketua MPR itu dipegang oleh koalisi pemenangan Pemilu, meskipun di dalamnya juga mengajak pihak yang kalah.
Dengan begitu, kursi Ketua MPR akan diprioritaskan untuk koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wasekjen Golkar Maman Abdurahman.
Meski demikian, Maman tak mempermasalahkannya andai Gerindra mendapat jatah satu kursi pimpinan MPR. Menurutnya, ini demi semangat gotong royong dalam membangun bangsa.
Senada dengan Maman, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily juga menjelaskan bahwa secara logika kursi Ketua MPR RI menjadi hak peraih kursi kedua terbanyak di Pileg lalu, yaitu Golkar.
Sangat salah bagi Gerindra bila pembahasan mengenai rekonsiliasi diartikan dengan bagi-bagi kursi. Meskipun, soal niatan Gerindra tersebut belum ada pembahasan sama sekali di internal parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf.
Kalau melihat isu yang berkembang itu memang salah bila rekonsiliasi selalu dikaitkan dengan bagi-bagi kursi. Partai Gerindra terlihat berambisi untuk itu.
Hal itu menunjukan bahwa partai pimpinan Prabowo itu tidak memiliki etika politik. Kondisi ini justru semakin menegaskan bahwa iklim partai Gerindra sangat dekat pada kondisi demokrasi yang tak sehat, cenderung egosentris dan pragmatis.
Betul, tidak?