Mohon tunggu...
dua titikkoma
dua titikkoma Mohon Tunggu... Wiraswasta - Budayakan membaca
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

jabarkan semua

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Ingat, Rekonsiliasi Bukan Bagi-bagi Kursi MPR

20 Juli 2019   12:24 Diperbarui: 20 Juli 2019   12:32 19
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Rekonsiliasi pasca Pemilu 2019 mutlak diperlukan untuk mempersatukan perbedaan politik. Namun hal itu bukan berarti celah untuk bagi-bagi kursi kekuasaan.  

Mungkin pesan itu yang tepat disampaikan ke Gerindra dan Prabowo Subianto.

Pasalnya, beberapa waktu lalu, Ketua DPP Gerindra Sodik Mujahid mengatakan bahwa rekonsiliasi di NKRI ini akan indah jika Ketua DPR berasal dari PDI Perjuangan, lalu Partai Gerindra mendapatkan kursi Ketua MPR.

Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa partai besutan Prabowo itu mengharapkan adanya bagi-bagi kursi sebagai syarat rekonsiliasi.

Tentu saja, hal itu tidak benar. Karena umumnya, posisi strategis seperti Ketua MPR itu dipegang oleh koalisi pemenangan Pemilu, meskipun di dalamnya juga mengajak pihak yang kalah.  

Dengan begitu, kursi Ketua MPR akan diprioritaskan untuk koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wasekjen Golkar Maman Abdurahman.

Meski demikian, Maman tak mempermasalahkannya andai Gerindra mendapat jatah satu kursi pimpinan MPR. Menurutnya, ini demi semangat gotong royong dalam membangun bangsa.

Senada dengan Maman, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily juga menjelaskan bahwa secara logika kursi Ketua MPR RI menjadi hak peraih kursi kedua terbanyak di Pileg lalu, yaitu Golkar.

Sangat salah bagi Gerindra bila pembahasan mengenai rekonsiliasi diartikan dengan bagi-bagi kursi. Meskipun, soal niatan Gerindra tersebut belum ada pembahasan sama sekali di internal parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Kalau melihat isu yang berkembang itu memang salah bila rekonsiliasi selalu dikaitkan dengan bagi-bagi kursi. Partai Gerindra terlihat berambisi untuk itu.

Hal itu menunjukan bahwa partai pimpinan Prabowo itu tidak memiliki etika politik. Kondisi ini justru semakin menegaskan bahwa iklim partai Gerindra sangat dekat pada kondisi demokrasi yang tak sehat, cenderung egosentris dan pragmatis.

Betul, tidak?

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun