Lihat ke Halaman Asli

Desi Diana

Guru IPA

Analisis Akademis tentang Tulisan Pak Indra Charismiadji

Diperbarui: 20 Februari 2020   07:10

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Pendidikan. Sumber ilustrasi: PEXELS/McElspeth

Artikel yang berjudul Urgensi cetak biru pendidikan Indonesia karya Pak Indra Charismiadji sangat aktual dan menarik untuk dibaca para pendidik. Tulisan tersebut seakan mengingatkan kita bahwa kemajuan pendidikan diawali dari cetak biru atau perencanaan yang baik. cetak biru bagaikan pondasi bagi sebuah rumah, dimana jika pondasi kokoh maka rumah akan berdiri tegak dan tidak mudah hancur.

besarnya dana yang dikeluarkan untuk pendidikan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan pendidikan. Menurut Pak Indra semua itu terjadi karena Indonesia tidak memiliki cetak biru yang saling berkesinambungan anatara pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. masing-masing bekerja sendri tanpa ada kolaborasi dan kerjasama yang baik.

Tidak adanya cetak biru pendidikan mengakibatkan timbulnya berbagai masalah pendidikan di Indonesia. masalah tersebut diantaranya :

1.  masih rendahnya angka partisipasi sekolah 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)  angka partisipasi Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), dan program-program lain belum bisa meningkatkan angka partisipasi sekolah. masyarakat miskin masih banyak yang tidak dapat menikmati pendidikan.

2. masalah Guru

Guru merupakan inti dari proses pembelajaran, dimana kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh Guru. namun jumlah guru di Indonesia masih sangat sedikit. Banyak sekolah yang kekurangan guru, sehingga satu guru mengajar bebrapa pelajaran. selain itu kualitas guru juga masih rendah yang dibuktikan dengan rendahnya nilai UKG. permasalahann lainnya pendapatan dan kesejahteraan guru yang tidak sama dan dibawah UMR.

3. Rendahnya anggaran pendidikan

Meskipun UUD sudah mengmanahkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, namun pelaksanaannya tidak demikian.  pemerintah pusat dan daerha memiliki kebijakan sendiri denan mengangarkan pendidikan dibawah 20%

4. Program pendidikan 

perencanaan program pendidikan kurang tepat sasaran. program pendidikan dilaksanakan hanya berdasarkan program tahun sebelumnya tanpa melihat urgensi dan adanya inovasi sesuai dengan perkembangan zaman. program tersebut terkesan hanya menghabiskan anggaran yang sudah dialokasikan

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline