Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tahun 2017 Sekolah Menengah Atas yang merupakan USBN pertama kali dilakukan, di wilayah propinsi DKI Jakarta , diterpa isue kurang sedap yakni terjadinya kebocoran. Isue kebocoran ini berkembang sejak beberapa hari yang lalu. Benar tidaknya isue itu dan siapa oknum pelakuk pembocoran USBN SMA propinsi DKI Jakarta kita tunggu saja perkembangannya dari pengusutan yang dilakukan oleh pihak berwajib.
Ujian yang sejatinya akan dijadikan sebagai salah satu penentu kelulusan, bahkan melalui breefing breefing disyaratkan minimal 5,5 dan rerata untuk semua pelajaran minimal 6,0 untuk bisa lulus, jalur kemungkinan bocor memang menjadi semakin banyak. Seperti kita ketahui bersama, bahwa untuk USBN, penyusunan soal dilakukan dengan perpaduan antara soal dari pusat (BNSP) yang mendapat porsi 25 %, dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) tingkat propinsi mendapat porsi 75 %. Meski peracik soal adalah MGMP propinsi, perjalanan bendel soal nenuju tangan peserta ujian melewati beberapa tahap, MGMP, Sekolah, Foto Copy, sekolah, lalu peserta ujian di meja masing - masing.
Semua jalur itu sudah barang tentu memiliki peluang bocor dan tidak bocor yang seimbang dalam artian fifty-fifty. Dengan probabilitas demikian, maka penelusuran kebocoran menjadi sangat panjang. Kejelian, ketelitian dan kecermatan aparat yang berwenang dalam menelidiki kasus kebocoran ini sangat diperlukan. Penelisikan mrnyeluruh baik online maupun ofline diharapkan mampu membuka borok yang menggerogoti wajah dunia pendidikan kita sekaligus merusak karakter generasi penerus bangsa.
Fakta telah berbicara, ketika UN dengan soal diambil oleh panitia sekolah tiap pagi sebelum diujikan dengan penjagaan polisi di sekolah tempat pengepul soal (tiap rayon) saja di Jakarta tiap rahun bocor, apalagi model USBN ini, dimana penggandaan soal dilakukan oleh masing masing sekolah yang tidak semua proses penggandaan ini ditinggui oleh yang diberi mandat, mka kemungkinan soal jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab menjadi sangat besar.
Sementara itu kita dapat memprediksikan dengan sistem USBN ini, masih terbuka kecurangan lainnya yakni penggelembungan nilai, yang bisa saja fdlakukan oleh pihak sekolah untuk peningkatan katagori yang semu . Hal ini mengingat sistam pengawasan dan penilaian hadil USBN tidal dilakukan pengawasan dan penilaian silang antar sekolah. Semua dilakukan oleh sekolah sendiri. Padahal toleransi selisih antara korektor pertama dan korektor ke dua cukup tinggi yakni maksimal 20 untuk skala 100 atau 2 untuk skala 10 Pertanyaannya adalah, adakah sekolah yang bersedia dengan predikat kurang ?
Jujur untuk tidak tergoda berbuat kecurangan ketika kesrmpatan itu terbuka insya Allah sebagai langkah awal yang penting untuk perbaikan kualitas pendidikan kita. Bisakan kita jujur ?