Dalam kepemimpinan soekarno terdapat sejarah unik pada pemerintahannya yaitu NASAKOM. Nasakom merupakan singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Ide ini muncul pada masa Demokrasi Terpimpin pada tahun (1959-1965).
NASAKOM sudah terpikirkan jauh sebelum Bung Karno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) pertama. Konsep NASAKOM kemudian diusulkan Sukarno pada Februari 1956.
Apa sih maksud dari Nasakom serta apa sih dampak yang ditimbulkan dari adanya Nasakom di Indonesia pada era presiden Soekarno tahun 1959-1965.
Apa Sih NASAKOM Itu? Dan Bagaimana Awal Mulanya?
Saat pemerintahan demokrasi liberal, presiden Soekarno berencana untuk mengembalikan kembali fungsi UUD 1945, hal ini karena untuk mengembalikan kedudukan UUD45 sebagai sumber hokum tertinggi dan memberikan kebebasan atau kelonggaran presiden. Pada saat itu presiden meuncurkan sebuah gagasan berupa doktrin Nasakom (nasional, agama, komunis). Gagasan ini bertujuan untuk menghubungkan kerukunan antarideologi yang berbeda-beda yang berkembang di masyarakat.
Pada masa pemerintahan Soekarno politik Indonesia memiliki banyak sekali golongan, antara lain kelompok nasionalis (yang diwakili PNI), kelompok agama (seperti partai-partai islam), dan kelompok komunis (PKI). Partai-partai besar ini yang seharusnya memberikan atau mengupayakan keperyaan terhadap masyarakat agar mereka saling gotong royong untuk membangun persatuan dan kesatuan dalam membangun bangsa dan negara.
Nasakom adalah inti daripada Pancasila, Nasakom sebenarnya adalah gotong royong, sebab gotong royong adalah inti daripada Pancasila. Jika Nasakom adalah inti daripada Pancasila maka inti dari Nasakom sama dengan gotong royong.
Dampak dari Politik Nasakom
Dalam usaha presiden Soekarno untuk membentuk kabinet gotong royong (NASAKOM) pada tahun 1960, mendapat tantangan dari golongan Agama dan TNI AD. Dalam pembuntukan ini cabinet dibentuk tanpa adanya unsur komunis, namun presiden Soekarno memberikan tempat pada pki dalam MPRS, DPR, GR, DPA, Pengurus Besar Front Nasional. Dalam hal ini TNI AD juga ingin mengimbangi posisi untuk maju di kursi depan dengan mengajukan beberapa calon. Namun kebijakan presiden yang lebih memberikan porsi besar kepada pki.
Hal ini terjadi karena PKI berusaha untuk memberikan citra yang baik dengan terus mendekati Presiden Soekarno dan juga memberikan dukungan atas kebijakan yang akan diusulkan soekarno, sehingga hal ini membuat keuntungan bagi golongan PKI.