Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara esensi sebenarnya menjadi ajang untuk memilih pemimpin yang berkualitas.
Hal tersebut seharusnya diwujudkan dalam bentuk kapabilitas sebagai pemimpin, visi kebangsaan, dan program kerja yang bisa membawa kebaikan bersama.
Namun tampaknya pada faktanya berbeda 180 derajat. Pasca diumumkannya calon Kepala Daerah oleh beberapa partai, kampanye hitam justru berkembang dengan sangat cepat di media sosial.
Umumnya, informasi tersebut disebarkan untuk menjatuhkan para calon dari lawan politik. Berbagai aib, fitnah, informasi hoax, bahkan ujaran kebencian ditebar oleh pihak-pihak tak bertanggunt jawab untuk mempengaruhi pilihan masyarakat.
Tak terkecuali yang dialami oleh dr. Karolin Margret Natasa, calon gubernur Kalimantan Barat. Fotonya dengan judul yang tak senonoh bertebaran di media sosial untuk menyudutkan dirinya.
Tentu saja motif penyebaran foto tersebut berlatarbelakang sangat politis. Yaitu, berkaitan dengan langkah Karolin dalam Pilkada Kalbar.
Dapat dipastikan bahwa hal tersebut merupakan kampanye hitam untuk melakukan pembunuhan karakter pada calon kepala daerah asal PDIP tersebut.
Bila praktik politik penuh dengan kampanye hitam ini diteruskan maka demokrasi akan terancam. Kita tak lagi bisa memilih pemimpin yang terbaik karena ulah para penyebar informasi sesat tersebut.
Untuk itu, ke depan kita harus tahan diri agar tidak turut menyebarkan kampanye hitam di media sosial. Berbeda pilihan politik adalah hal yang lumrah. Kritik itu wajar asalkan dilandasi dengan etika.
Mari kita jaga rumah bersama Indonesia ini dari bahaya politik pecah-belah.