Korea Selatan (Korsel) dikenal dengan industri hiburan yang sudah mendunia seperti musik K Pop dan drama Korea yang digemari oleh masyarakat Indonesia, terutama di kalangan perempuan berusia muda, saat ini sedang terjadi gejolak dan perseteruan politik yang melibatkan Presiden Yoon Suk Yeol dan Majelis Nasional yang didukung oleh rakyat Korsel. Perseteruan ini diawali dengan pemberlakuan darurat militer oleh sang presiden, namun ditentang kuat oleh parlemen Korsel.
Pemakzulan Yoon
Majelis Nasional Korsel secara resmi memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol pada Sabtu (14/12). Ini merupakan upaya pemakzulan kedua kalinya yang dilakukan parlemen negara tersebut, setelah upaya sebelumnya yang dipelopori Partai Demokratik berujung kegagalan, setelah di boikot oleh partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP). Pemakzulan dilakukan menyusul kisruh darurat militer yang diberlakukan oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada 4 Desember lalu.
Pemakzulan Yoon tetap dilaksanakan di Majelis Nasional, meskipun partai berkuasa, PPP semula menolak mosi pemakzulan, namun atas desakan kuat dari rakyat akhirnya menyetujui opsi tersebut. Hasil pemungutan suara, 204 anggota parlemen mendukung, 85 menolak, 3 abstain dan 8 suara tidak sah dari total 300 suara.
Pemakzulan dipicu oleh tuduhan bahwa Yoon memerintahkan langsung pasukan darurat militer untuk menutup Majelis Nasional dan menghalang para anggota parlemen. Proses pemakzulan Presiden Yoon belum final, setelah disetujui Majelis Nasional, proses ini akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi Korsel, yang membutuhkan waktu lama dan proses yang rumit.
Akhir Kekuasaan Tragis Para Presiden Korsel
Yoon Suk Yeol bukan presiden pertama Korsel bernasib tidak baik, sejak Korsel berdiri 1948, sebagian besar kekuasaan presiden berakhir dengan kudeta, pembunuhan, pengunduran diri karena tekanan dan demonstrasi rakyat, bunuh diri, dihukum penjara dan dimakzulkan, pengecualian untuk mantan Presiden Moon Jae In.
Presiden pertama, Rhee Syngman (menjabat 24 Juli 1948 -- 27 April 1960), yang mengambil peran penting dalam pendirian negara Korsel, kekuasaannya berakhir setelah demonstrasi besar-besaran rakyat, hal ini dipicu tuduhan kecurangan pemilu dan penggelapan anggaran negara. Rhee melarikan diri ke Hawai dan meninggal di sana pada tahun 1965, akibat stroke.
Penggantinya, Yun Bo Seon (12 Agustus 1960 -- 24 Maret 1962), kekuasaanya tidak bertahan lama setelah pemerintahannya berakhir dengan kudeta militer yang dipimpin Jenderal Park Chung Hee (24 Maret 1962 --26 Oktober 1979). Park merupakan arsitektur ekonominya Korsel, salah satu karyanya pembentukan Chaebol, perusahaan keluarga yang didukung oleh negara seperti Hyundai, LG dan Samsung. Pemerintahannya berakhir tragis, Park dibunuh oleh Kim Jae-kyu, direktur Badan Intelijen Pusat Korea (KCIA). Pembunuhan ini ditengarai bagian dari upaya kudeta oleh badan intelijen.
Presiden selanjutnya, Choi Kyu Ha (26 Oktober 1979 -- 16 Agustus 1980), pada pemerintahannya sebelumnya sempat menjabat sebagai perdana menteri, hanya memerintah selama lebih kurang 9 bulan sebelum dikudeta oleh Chun Doo-hwan (1 September 1980 -- 24 Februari 1988), dikenal sebagai sebagai presiden yang memerintah secara diktator. Setelah "turun tahta" Chun dijatuhkan hukuman mati pada tahun 1996, tetapi ia diampuni oleh Presiden selanjutnya, Kim Young-sam, dengan mengubah hukumannya menjadi penjara seumur hidup.
Penerus Chun, Roh Tae Woo (25 Februari 1988 - 25 Februari 1993, dihukum penjara setelah mengakhiri periode pemerintahannya, atas tuduhan pengkhianatan, pemberontakan dan korupsi. Presiden Kim Young Sam (25 Februari 1993 -- 25 Februari 1998), dikenal karena usahanya dalam melakukan reformasi pemerintahan dan ekonomi, salah satunya dalam bentuk kampanye anti korupsi. Kim juga memberikan amnesti kepada belasan ribu tahanan politik dan melakukan penghapusan hukuman para demonstran pro-demokrasi. Ia pernah dipenjara semasa era pemerintahan presiden ketiga Korsel, Park Chung-hee.